SERUMPUN.ID - Janji politik Gubernur Riau Abdul Wahid soal seragam sekolah gratis perlahan mulai masuk tahap eksekusi. Program ini akan mulai digulirkan pasca pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.
“Seragam gratis sedang dalam proses. Saya, kalau tidak salah, satu atau dua stel yang kita berikan. Karena keterbatasan anggaran,” kata Wahid saat ditemui seusai menghadiri pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu, 30 Juli 2025.
Program ini merupakan salah satu janji kampanye Wahid di awal pemerintahannya. Targetnya adalah meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya pada tahun pertama anak masuk ke jenjang SMA/SMK.
Di waktu yang bersamaan, Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, memastikan pelaksanaan program akan dimulai setelah APBD-P disahkan. “Insyaallah nanti kita laksanakan sesuai janji politik Pak Gubernur. Tapi baru bisa dieksekusi setelah APBD-P,” ujar Erisman.
Ia menjelaskan, bantuan seragam akan diberikan kepada seluruh siswa kelas 10 baru di SMA, SMK, dan SLB negeri di Riau. Sekolah swasta juga akan mendapat jatah untuk kategori afirmasi. “Total penerimanya sekitar seratus ribuan lebih. Masing-masing siswa dapat satu stel baju seragam nasional, yaitu putih-abu-abu,” katanya.
Berbeda dengan pengadaan barang melalui kontrak langsung, seragam gratis ini akan disalurkan sebagai bantuan personal lewat satuan pendidikan. Dana program akan masuk dalam skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Sekretaris Dinas Pendidikan Riau, Arden Simeru, menyebutkan bahwa pihaknya telah membentuk tim teknis pengadaan seragam. “Tim sedang merumuskan teknis penyalurannya. Nantinya sekolah akan bekerja sama langsung dengan penjahit lokal,” ujarnya awal Juli lalu
Namun, sebelum realisasi, Dinas Pendidikan masih harus merampungkan revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur mekanisme BOSDA. Saat ini, regulasi tersebut belum mencantumkan klausul tentang bantuan personal semacam seragam.
“Sehingga ada cantolan dalam Pergub itu yang mengatur bantuan personal seragam sekolah gratis itu agar tidak melanggar hukum. Karena bantuan ini bukan kegiatan kontrak, tapi bantuan langsung ke personal siswa," sebutnya.
Pemerintah menargetkan revisi Pergub tuntas pada semester kedua 2025. Jika sesuai jadwal, siswa baru tahun ajaran 2025 akan menerima seragam mereka pada semester pertama mereka bersekolah.
Janji Politik, Ujian Eksekusi
Program seragam gratis ini merupakan bagian dari janji kampanye Wahid yang sempat menyedot perhatian publik. Namun, keterbatasan fiskal menjadi ganjalan utama, sehingga realisasinya tertunda hingga tahun kedua masa jabatannya.
Beberapa pengamat pendidikan menyebut, meski nilainya kecil dibandingkan kebutuhan pendidikan lain, program seperti ini tetap relevan di tengah tekanan ekonomi masyarakat.
"Program ini menunjukkan komitmen untuk mengurangi beban ekonomi orang tua siswa, terutama dari keluarga kurang mampu. Namun, perlu analisis menyeluruh mengenai kelayakan implementasinya agar tetap sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran," ujar Dosen Ekonomi UNRI, Gatot Wijayanto kepada Goriau awal Maret lalu.
Namun, eksekusi program ini juga menjadi ujian konsistensi janji politik Gubernur Wahid. Pengawasan terhadap pelaksanaan di tingkat sekolah dan penjahit mitra menjadi catatan tersendiri, mengingat program sejenis di daerah lain tak jarang menimbulkan persoalan kualitas dan keterlambatan distribusi.
Untuk saat ini, semua mata tertuju pada revisi Pergub dan ketepatan waktu eksekusi APBD-P. Seragam putih-abu-abu yang dijanjikan itu dimana satu stel untuk tiap siswa sekarang menjadi simbol konkret apakah janji pemerintah benar-benar sampai ke punggung anak-anak sekolah.
