Latest Posts

Industri Kreatif Terus Berkembang, Denpasar Beri Ruang Lewat Lomba Fotografi

Fri, 29 May 2026 10:46:21 +0700

SERUMPUN.ID - Industri kreatif terus mengalami perkembangan, termasuk fotografi dan perfilman. Untuk memberi ruang pada karya-karya kreatif tersebut, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata

Menggelar Lomba Foto, Video dan Pameran Kreatif Denpasar Tahun 2026 yang disambut antusias oleh para Photografer dan Sineas dengan karya-karya yang luar biasa.

Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kota Denpasar, A.A Ngurah Mahendra Putra saat membuka Pameran Foto Denpasar Kreatif 2026, Rabu (27/5) mengatakan, ajang kreatif ini menjadi ruang ekspresi sekaligus wadah kolaborasi bagi insan fotografi dan videografi untuk menampilkan karya-karya terbaik yang mengangkat potensi budaya, pariwisata, kehidupan masyarakat, UMKM hingga semangat kreativitas Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya.

Lebih lanjut Ngurah Mahendra menyampaikan, perkembangan industri kreatif, khususnya subsektor fotografi dan perfilman, terus mengalami pertumbuhan signifikan. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memberikan ruang apresiasi sekaligus mendorong lahirnya talenta-talenta kreatif baru yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“lni bukan sekadar lomba, namun menjadi media untuk membangun ekosistem kreatif yang produktif, dan berkelanjutan. Melalui karya foto dan video, kita ingin memperlihatkan wajah Denpasar yang dinamis, kreatif, dan tetap berakar pada budaya,” kata Ngurah.

Dijelaskannya, seluruh karya sudah melalui proses kurasi dan penilaian yang ketat oleh dewan juri yang berkompeten dibidangnya baik dari kalangan fotografer, media, sineas, akademisi, dan praktisi industri kreatif. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan semakin tumbuhnya minat masyarakat terhadap industri kreatif visual. Selain memberikan penghargaan kepada para pemenang, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat jejaring antar pelaku kreatif sekaligus menjadi sarana promosi Pariwisata Kota Denpasar melalui konten-konten visual yang inspiratif dan berkualitas.

Puncak acara ini menghadirkan pameran 50 karya foto terbaik serta pemutaran video kreatif dari juara l hingga juara harapan lll yang langsung diputar di ruang Diskusi gedung DNA. “Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Kota Denpasar berharap ekosistem ekonomi kreatif semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Demikian mekanisme pendaftaran karya foto sudah dimulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 20 April lalu dengan rentang pengambilan karya di bulan April hingga Mei Tahun 2026. Kemudian untuk kurasi dan penjurian dimulai tanggal 8 sampai 14 Mei dan pengumuman pemenang di tanggal 15 Mei 2026.Dari 350 karya foto yang turut mengikuti tahapan kurasi menjadi 100 lalu 80 kemudian 50 diciutkan menjadi 20 dan pada akhirnya menemukan juara.

Adapun para pemenang lomba foto Denpasar Kreatif 2026, Juara l, Ady Tri Sasmita judul foto Harmoni Warna Tradisi, Juara ll, Edy Gautama judul foto Denyut Sunyi Dibalik Gemerlap, Juara lll, Anom Harya judul foto Sunrisean

Di Sanur, Juara Harapan l, Imam Asadi judul foto City Light and Riverside Vibes, Juara Harapan ll, Aida Wimala

Pradipta judul foto Mengembangkan Hobi Sang Anak dan Juara Harapan lll, Windhu Wijaya judul foto Bicara Lewat Pahat dan Tekad.

Sementara untuk pemenang lomba video Denpasar Kreatif 2026, Juara l, Elyza Saipa dengan judul karya Denpasar Hari Ini, Juara ll, I Made Wesa Utama dengan judul karya Denpasar, Harmoni Kriya & Rasa, Juara lll, I Komang Darma Susila dengan judul karya The Touch Of Denpasar, Juara Harapan l, I Made Pasek Oka Wiradana dengan judul karya The Creative Pulse of Bali’s Capital,

Juara Harapan ll, Gede Arya Putra Purnawan dengan judul karya Threads Of Now, dan Juara Harapan lll, diraih I Gede Andyka Putra dengan judul karya Tan Luntur.

AI Masuk Industri Kreatif, Peserta Seminar UBSI Soroti Masa Depan Generasi Muda di Era Digital

Fri, 29 May 2026 10:42:09 +0700

SERUMPUN.ID - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin masif di industri kreatif dan media menjadi perhatian peserta Seminar BSI Digination 2026 yang digelar Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) di Hall C BSI Convention Center, Sabtu (23/5/2026). Dalam seminar tersebut, sejumlah peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait dampak AI terhadap masa depan generasi muda kepada Narasumber 2, Verry Riyanto, selaku Head of IT UBSI.

Salah satu peserta, Eifhan Baihaki Sulaeman dari SMAN 1 Tambun Utara, mempertanyakan solusi agar generasi muda yang memiliki karier, bakat, dan hobi di bidang industri kreatif dan media tidak tergantikan oleh AI.

“AI sudah memasuki industri kreatif dan media di berbagai instansi. Lalu, bagaimana solusi agar generasi muda yang memiliki karier, bakat, dan hobi di bidang tersebut tidak tergantikan oleh AI?” tanya Eifhan saat sesi diskusi berlangsung.

Menjawab pertanyaan tersebut, Verry Riyanto menjelaskan bahwa AI bukanlah ancaman utama jika generasi muda mampu meningkatkan kemampuan yang tidak dimiliki teknologi, seperti kreativitas, empati, komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis.

“AI memang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, kreativitas manusia, ide orisinal, empati, serta kemampuan membangun hubungan emosional tetap menjadi keunggulan yang tidak bisa digantikan oleh AI,” ujar Verry Riyanto.

Ia juga menambahkan bahwa generasi muda harus mulai belajar beradaptasi dengan teknologi dan memanfaatkan AI sebagai alat pendukung produktivitas.

“Jangan takut dengan AI. Justru kita harus mampu memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas karya dan kemampuan diri. Kalau memiliki karakter, kreativitas, dan kemampuan komunikasi yang baik, manusia akan tetap memiliki peran penting,” katanya.

Selain itu, peserta lain, Budi Mulyana dari SMK PK Tridaya, turut menanyakan mengenai kedudukan AI dalam program teman curhat atau layanan berbasis komunikasi personal yang kini mulai banyak menggunakan teknologi AI.

Menanggapi hal tersebut, Verry Riyanto menilai AI memang dapat membantu memberikan respons cepat dan menjadi media pendamping awal bagi pengguna. Namun, menurutnya, peran manusia tetap tidak bisa sepenuhnya digantikan, terutama dalam aspek emosional dan empati.

“AI bisa menjadi tools atau media pendukung dalam program teman curhat, tetapi sentuhan manusia tetap penting. Empati, kepedulian, dan pemahaman emosional yang dimiliki manusia tidak dapat sepenuhnya digantikan teknologi,” tutupnya.

STOXX 600 Ditutup Merah Meski Ketegangan Timur Tengah Mereda

Fri, 29 May 2026 10:19:47 +0700

SERUMPUN.ID - Bursa saham Eropa ditutup melemah pada perdagangan Kamis, meski berhasil memangkas tekanan jual yang sempat menyeret indeks ke level lebih dalam. Sentimen pasar sedikit membaik setelah muncul laporan bahwa Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata sekaligus membuka kembali jalur perundingan diplomatik.

Indeks pan-Eropa STOXX 600 berakhir turun 0,49 persen atau 3,07 poin ke level 625,11. Mayoritas indeks utama di kawasan turut terkoreksi di tengah sikap waspada investor terhadap perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah yang masih menyisakan ketidakpastian.

Indeks DAX Jerman melemah 0,34 persen atau 85,55 poin menjadi 25.092,25. Di London, FTSE 100 Inggris tergerus 0,75 persen atau 79,05 poin ke posisi 10.425,96, sementara CAC 40 Prancis menyusut 0,23 persen atau 19,02 poin menjadi 8.188,87.

Tekanan di pasar sempat mereda setelah laporan media Axios menyebut kesepakatan perpanjangan gencatan senjata antara Washington dan Teheran mulai menemukan titik terang. Meski demikian, kesepakatan tersebut masih membutuhkan persetujuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum dapat diberlakukan secara resmi.

Kabar itu sedikit menenangkan pasar yang sebelumnya diguncang eskalasi militer baru di kawasan Teluk. Iran dilaporkan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, sementara Washington membalas dengan serangan terhadap fasilitas drone Iran di sekitar Selat Hormuz.

Situasi tersebut sempat memicu kepanikan di pasar energi global. Harga minyak mentah yang sebelumnya melesat akibat konflik mulai memangkas kenaikan setelah muncul sinyal diplomasi baru. Kontrak Brent terakhir tercatat naik tipis 0,3 persen menjadi USD94,68 per barel.

Meski reli minyak mulai mereda, kenaikan harga energi tetap menjadi momok bagi kawasan Eropa yang sangat bergantung pada impor energi. Kekhawatiran terhadap lonjakan biaya produksi dan tekanan terhadap konsumsi rumah tangga masih membayangi prospek ekonomi kawasan.

Analis UBS Global Wealth Management, Kiran Ganesh, mengatakan pasar sebenarnya telah lebih dulu mengantisipasi kemungkinan tercapainya kesepakatan damai sejak awal pekan. Menurut dia, reaksi yang relatif terbatas mencerminkan bahwa sebagian besar sentimen positif sudah terdiskon dalam pergerakan harga saham sebelumnya.

Ganesh menilai investor kini lebih berhati-hati dalam merespons perkembangan geopolitik karena situasi di Timur Tengah masih sangat cair dan berpotensi berubah cepat sewaktu-waktu.

Sejumlah analis pasar juga menyebut laporan laba perusahaan yang lebih kuat dari perkiraan menjadi salah satu faktor yang membantu menopang bursa saham Eropa sejak keterpurukan pada Maret lalu. Kinerja korporasi yang resilien memberi bantalan terhadap tekanan eksternal dari konflik geopolitik dan lonjakan harga energi.

Namun demikian, ancaman terhadap daya beli masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Kenaikan harga energi dikhawatirkan dapat mengikis konsumsi domestik dan memperlambat momentum pemulihan ekonomi Eropa dalam beberapa kuartal mendatang.(*)

RI dan Prancis Kompak Soal Palestina, Stabilitas Timur Tengah Jadi Sorotan Energi Global

Fri, 29 May 2026 10:14:23 +0700

SERUMPUN.ID - Jakarta -Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah, termasuk dukungan terhadap Solusi Dua Negara dan kemerdekaan Palestina.

Kesamaan pandangan itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, yang dipantau secara daring dari Jakarta pada Kamis malam.

Prabowo menilai stabilitas Timur Tengah memiliki dampak langsung terhadap kondisi global, khususnya di sektor energi yang menjadi kepentingan banyak negara di dunia.

“Karena itu perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama. Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung Solusi Dua Negara, kemerdekaan Palestina,” kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten memandang tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa adanya Solusi Dua Negara yang adil bagi rakyat Palestina.

“Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa Solusi Dua Negara. Tanpa keadilan bagi rakyat Palestina,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kesamaan posisi antara Indonesia dan Prancis menunjukkan peluang besar bagi kedua negara untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia.

Ia juga menekankan bahwa Indonesia secara konsisten mendorong berbagai upaya diplomasi internasional untuk menciptakan perdamaian dunia yang berkelanjutan.

Prabowo menilai, di era dunia yang semakin terhubung oleh sains dan teknologi, konflik bersenjata justru menjadi ancaman besar yang harus dihindari karena berdampak luas terhadap ekonomi global.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga membahas penguatan kerja sama strategis dalam berbagai sektor, termasuk pertahanan, energi bersih, pendidikan, penelitian, serta implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Prabowo menyebut bahwa hubungan Indonesia dan Prancis kini berada dalam tahap kemitraan strategis komprehensif yang akan terus diperkuat menjadi kerja sama yang lebih konkret dan berdampak luas di masa depan.

Pesan Kuat Presiden RI dari Paris, Perdamaian Timur Tengah Harus Dimulai dari Palestina

Fri, 29 May 2026 10:11:24 +0700

SERUMPUN.ID - Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan bersama karena berdampak langsung terhadap energi dunia dan rantai pasok global.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam upacara penyambutan resmi kenegaraan di Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026).

“Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Prancis yang dinilainya menjadi salah satu pelopor di Eropa dan negara Barat dalam mendukung solusi dua negara bagi Palestina.

Menurutnya, Indonesia tetap berpandangan bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.

“Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan kenegaraan yang diberikan Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada dirinya dan delegasi Indonesia.

Ia menilai hubungan Indonesia dan Prancis saat ini berada pada tingkat terbaik. Prabowo juga menyebut Prancis dan Eropa sebagai kekuatan penting dalam tatanan dunia multipolar.

“Indonesia memandang Prancis dan Eropa sebagai kekuatan dunia yang penting. Kami ingin melihat peran Prancis dan Eropa semakin kuat, sehingga kita bisa bekerja sama dalam keadaan dunia yang multipolar,” ujarnya.

Satu hal, Presiden Prabowo Subianto meyakini tatanan dunia multipolar dapat menciptakan keseimbangan dan mendukung perdamaian dunia.

Ia juga mengapresiasi hubungan erat Indonesia dan Prancis yang terus berkembang. Menurutnya, kerja sama kedua negara perlu terus diperkuat dengan arah yang jelas dan komitmen yang kuat.

“Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju dengan arah yang jelas dan komitmen yang kuat,” tutup Kepala Negara.

Di Prancis Prabowo Bahas Kemerdekaan Palestina dan Perdamaian di Timur Tengah

Fri, 29 May 2026 10:08:51 +0700

SERUMPUN.ID - Prabowo Subianto Presiden membahas persoalan kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Timur Tengah pada lawatannya ke Prancis.

Katanya Presiden menghargai Prancis yang menjadi pelopor di Eropa untuk mendukung solusi kemerdekaan Palestina dan perdamaian di timur tengah.

“Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara tanpa keadilan bagi rakyat Palestina,” kata Prabowo di Prancis, Kamis (28/5/2026).

Prabowo berharap kunjungannya ke Prancis akan membawa hasil yang baik ke depan.

Ia menganggap Prancis dan Eropa memiliki kekuatan yang penting untuk membawa kedamaian di dunia.

“Indonesia memandang Prancis dan Eropa sebagai kekuatan dunia yang penting dan kami ingin melihat peran Prancis dan Eropa semakin kuat, semakin kokoh sehingga kita bisa kerja sama dalam keadaan dunia yang multipolar,” ujarnya.

Dalam lawatannya ke Prancis Prabowo Subianto Presiden dikawal 27 personel motoris dan 146 pasukan berkuda Republik Prancis.

Pengawalan tersebut merupakan penghormatan kenegaraan yang diberikan Pemerintah Prancis kepada tamu kepala negara sahabat dan menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Prancis.

Di Prancis Prabowo bertemu Emmanuel Macron Presiden Republik Prancis pada Kamis (28/5/2026).

Setibanya di halaman Istana Élysée, Presiden Prabowo disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang diiringi musik militer sebagai bagian dari upacara penyambutan kenegaraan. Selanjutnya, Presiden Prabowo diterima langsung oleh Emmanuel Macron Presiden dan Brigitte Macron di bawah tangga utama Istana Élysée. Kedua kepala negara kemudian melaksanakan sesi foto bersama sebelum memasuki rangkaian agenda resmi kenegaraan.(lea/ipg)

Sofwan Dedy: Stimulus Sektor Transportasi Jadi Upaya Stabilkan Ekonomi Nasional

Thu, 28 May 2026 09:22:35 +0700

SERUMPUN.ID - Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, mengapresiasi langkah pemerintah yang merilis paket stimulus ekonomi di sektor transportasi publik. Kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan konsumsi kelas menengah di tengah perlambatan ekonomi.

Menurut Sofwan, stimulus di sektor transportasi akan memberikan efek positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya pada momentum libur sekolah dan Natal-Tahun Baru (Nataru) 2026.

“Kami mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah tersebut karena dalam situasi ekonomi yang melambat seperti ini, diskon dan insentif di sektor transportasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan belanja konsumsi,” ujar Sofwan dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta Kamis, (28/5/2026)

Ia menjelaskan, kebijakan stimulus tersebut mencakup sejumlah insentif, di antaranya diskon tarif tiket kereta api hingga 30 persen dan diskon tarif kapal Pelni selama musim libur sekolah dan Nataru 2026.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket penerbangan kelas ekonomi rute domestik pada periode yang sama.

Tidak hanya itu, terdapat pula kebijakan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan untuk penyeberangan yang dilayani PT ASDP Indonesia Ferry, serta diskon airport tax PJP2U dan PJP4U masing-masing sebesar 50 persen.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai momentum pemberlakuan stimulus saat musim liburan merupakan langkah tepat. Sebab, pada periode tersebut tingkat konsumsi masyarakat cenderung meningkat.

“Apalagi ini diberlakukan saat musim liburan, ketika secara psikologis naluri konsumtif masyarakat sedang tinggi,” kata Legislator dapil Jateng VI ini.

Ia juga menyebut, berdasarkan informasi yang diperolehnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu menggerakkan jutaan masyarakat kelas menengah untuk melakukan perjalanan sekaligus meningkatkan aktivitas belanja konsumsi.

“Setidaknya kebijakan ini bisa mendongkrak kembali daya beli masyarakat yang sedang merosot,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sofwan menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional sangat bergantung pada stabilitas konsumsi masyarakat kelas menengah. Karena itu, stimulus transportasi dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

“Diskon dan insentif di sektor transportasi ini menurut saya merupakan salah satu upaya untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkas anggota Baleg DPR ini. (rdn)

Trump Belum Puas dengan Tawaran Iran soal Kesepakatan Damai

Thu, 28 May 2026 11:49:31 +0700

SERUMPUN.ID - Jakarta, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan belum puas dengan tawaran Iran untuk mencapai kesepakatan damai di tengah negosiasi yang masih berlangsung terkait perang di Timur Tengah.
Berbicara dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Rabu (27/5) waktu setempat, Trump mengaku tidak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang di Timur Tengah.

Padahal, pada akhir pekan lalu ia sempat mengatakan kesepakatan damai sudah dekat.

"Iran sangat berniat, mereka sangat ingin membuat kesepakatan. Sejauh ini mereka belum mencapainya. Kami belum puas dengan hal itu, tetapi kami akan puas," kata Trump dikutip dari AFP pada Kamis (28/5).

Ia mengatakan Amerika Serikat masih memiliki opsi lain jika negosiasi tidak membuahkan hasil.

Pernyataan itu merujuk pada ancaman melanjutkan operasi militer yang sebelumnya diluncurkan Amerika Serikat bersama Israel pada 28 Februari dan sempat dihentikan sementara pada April lalu.

Trump menyebut Iran sedang bernegosiasi dalam posisi tertekan.

Televisi negara Iran sebelumnya melaporkan garis besar rancangan memorandum kesepahaman atau MoU dengan Washington mencakup pencabutan blokade angkatan laut terhadap Iran, pemulihan lalu lintas di Selat Hormuz, hingga penarikan pasukan AS dari kawasan Teluk.

Namun, Gedung Putih membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai "kebohongan total."

Trump menegaskan bahwa ia tidak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan, meskipun perang ini telah menyebabkan biaya hidup melonjak bagi warga AS menjelang pemilihan paruh waktu (midterm elections) pada November mendatang.

Trump mencatatkan rekor approval rating terendah dengan waktu kurang dari enam bulan menuju pemungutan suara yang akan menentukan apakah partainya dapat mempertahankan kendali atas Kongres atau tidak

"Mereka pikir mereka bisa menunggu sampai masa jabatan saya habis, Anda tahu, 'kita tunggu saja dia, dia punya pemilihan paruh waktu,'" kata Trump, merujuk pada Iran.

Trump menegaskan dirinya tidak memikirkan dampaknya terhadap pemilu paruh waktu di AS pada November mendatang.

"Saya tidak peduli dengan pemilihan paruh waktu," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pembicaraan dengan Iran menunjukkan sejumlah perkembangan.

"Kita akan melihat dalam beberapa jam dan hari ke depan apakah kemajuan dapat dicapai," kata Rubio.

Trump juga menegaskan tidak akan membiarkan pihak lain menguasai Selat Hormuz, jalur pelayaran penting bagi perdagangan minyak dunia.

Ia menolak laporan bahwa Iran bersama negara Teluk seperti Oman dapat mengendalikan sistem tarif tol untuk jalur air tersebut.

"Oman akan bersikap sama seperti yang lain atau kami harus menghancurkan mereka," kata Trump.

Selain itu, Trump mengisyaratkan kesepakatan dengan Iran bisa berkaitan dengan upayanya mendorong Arab Saudi dan negara-negara mayoritas Muslim lain menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Kesepakatan Abraham.

"Saya tidak yakin kami harus membuat kesepakatan jika mereka tidak menandatanganinya," kata Trump.

Trump berulang kali menyebut tujuan utama kebijakan AS terhadap Iran adalah mencegah Teheran memiliki senjata nuklir.

Meski begitu, ia membuka kemungkinan menerima kesepakatan sementara yang menunda pembahasan soal stok uranium Iran untuk dibicarakan lebih lanjut.

"Ya, saya bersedia untuk beberapa bagian darinya, karena ini adalah memorandum kesepahaman demi kecepatan," ujar Trump.

Namun, ia menegaskan tidak nyaman jika pengelolaan uranium Iran nantinya berada di tangan Rusia atau China.

Dari Ritual Tahunan Menuju Ekosistem Ekonomi Kurban Nasional

Thu, 28 May 2026 11:44:06 +0700

SERUMPUN.ID - Iduladha selalu menghadirkan denyut ekonomi yang luar biasa besar. Namun, selama ini ekonomi kurban masih dipandang sekadar aktivitas musiman: ramai beberapa hari, lalu selesai tanpa meninggalkan dampak struktural yang signifikan terhadap penguatan ekonomi umat, peternakan nasional, maupun ketahanan pangan. Padahal, jika dikelola secara serius, ekonomi kurban dapat menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi nasional berbasis filantropi Islam yang paling strategis.

Survei nasional perilaku ZISWAF 2026 menunjukkan nilai ekonomi kurban Indonesia telah mencapai sekitar Rp52,3 triliun per tahun. Angka ini bahkan menempatkan kurban sebagai filantropi Islam terbesar kedua setelah infak dan sedekah. Sementara itu, proyeksi IDEAS memperkirakan ekonomi kurban 2026 mencapai sekitar Rp26,89 triliun dengan potensi hampir 1,59 juta ekor hewan kurban nasional.

Angka sebesar itu seharusnya tidak berhenti menjadi "ekonomi siklikal" tahunan. Ia harus ditransformasikan menjadi value chain (rantai nilai) ekonomi kurban yang terstruktur, sistematik, dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Masalah mendasar ekonomi kurban Indonesia saat ini adalah fragmentasi. Aktivitas kurban berjalan sendiri-sendiri, bersifat lokal, jangka pendek, dan belum terkoneksi dalam rantai ekosistem nasional. Akibatnya, dampak ekonominya belum optimal.

Padahal, rantai nilai kurban sebenarnya sangat luas. Ia dimulai dari tabungan kurban masyarakat, pembiayaan peternak, penggemukan hewan, digitalisasi pemasaran, distribusi logistik, pengolahan pangan, hingga penguatan industri halal nasional. Karena itu, pendekatan baru diperlukan: menjadikan kurban sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional berbasis kolaborasi multipihak.

Pertama, penguatan tabungan kurban nasional.Kita perlu mengubah pola kurban yang selama ini bersifat impulsif menjadi perencanaan keuangan tahunan masyarakat. Bank syariah, fintech syariah, koperasi syariah, BMT, dan platform digital dapat membangun ekosistem tabungan kurban otomatis berbasis autodebet bulanan. Dengan demikian, masyarakat kelas menengah dapat mempersiapkan kurban secara lebih terencana sekaligus memperkuat penghimpunan dana sosial-keuangan syariah.

Model ini juga dapat diperluas menjadi "social investment ecosystem" berbasis kurban, di mana dana masyarakat tidak hanya mengendap, tetapi juga produktif membantu pembiayaan kelompok peternak kecil.

Kedua, pemberdayaan peternak sebagai inti ekosistem hulu. Selama ini, peternak rakyat sering hanya menjadi pelaku pasif yang menikmati margin kecil, sementara keuntungan terbesar dinikmati rantai distribusi. Ekonomi kurban nasional seharusnya menjadi momentum membangun industrialisasi peternakan rakyat berbasis koperasi dan kemitraan syariah.

Kelompok peternak harus memperoleh akses terhadap pembiayaan murah, asuransi ternak, teknologi kesehatan hewan, digital livestock monitoring, hingga kepastian pasar melalui kontrak pembelian jangka panjang dengan lembaga amil zakat, platform digital, BUMN pangan, dan pemerintah daerah.

Jika dikelola serius, ekonomi kurban dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan pedesaan sekaligus memperkuat ketahanan pangan protein nasional.
Ketiga, digitalisasi dan integrasi platform kurban nasional.Saat ini, hampir seluruh transaksi kurban masih dilakukan secara offline dan lokal. Survei menunjukkan sekitar 95,9 persen transaksi kurban masih melalui mekanisme tradisional berbasis panitia lokal.

Padahal, digitalisasi dapat mengubah lanskap ekonomi kurban secara fundamental. Platform digital bukan hanya menjadi tempat pembayaran, tetapi juga sarana integrasi data peternak, tracking distribusi, quality assurance, audit syariah, hingga transparansi pemanfaatan kurban secara real time.

Di sinilah teknologi blockchain menjadi sangat relevan. Blockchain kurban memungkinkan seluruh rantai proses tercatat secara transparan dan tidak mudah dimanipulasi: mulai dari asal ternak, kesehatan hewan, proses penyembelihan, distribusi penerima manfaat, hingga pelaporan keuangan lembaga pengelola.

Trust menjadi kata kunci. Survei nasional ZISWAF menunjukkan faktor utama masyarakat dalam memilih lembaga filantropi adalah kepercayaan dan transparansi. Maka, teknologi harus diposisikan bukan sekadar alat digitalisasi, tetapi instrumen tata kelola dan peningkatan legitimasi publik.

Keempat, reformasi distribusi kurban nasional.Masalah terbesar ekonomi kurban Indonesia adalah ketimpangan distribusi antarwilayah. Hampir 80 persen nilai kurban nasional terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah seperti Papua dan Maluku mengalami defisit sangat tinggi.

Akibatnya, di sebagian daerah terjadi surplus daging berlebihan selama beberapa hari, sementara di daerah lain masyarakat hampir tidak menikmati manfaat kurban sama sekali.

Karena itu, distribusi kurban harus bergeser dari pendekatan lokal menuju pendekatan nasional berbasis supply chain management. Pembangunan cold storage, refrigerated logistics, dan rumah potong modern halal menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa infrastruktur rantai dingin, distribusi kurban lintas wilayah akan selalu terbatas.

Kelima, hilirisasi industri pengolahan daging kurban.Selama ini daging kurban umumnya dibagikan dalam bentuk segar dan habis dikonsumsi dalam waktu singkat. Model ini tidak menciptakan nilai tambah ekonomi jangka panjang.

Padahal, jika dikelola secara industrial, daging kurban dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah tinggi: daging kaleng, kornet, rendang siap saji, abon, frozen food halal, hingga makanan darurat bencana.

Hilirisasi ini akan menciptakan multiplier effect besar: membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM halal, meningkatkan daya tahan pangan nasional, sekaligus memperluas manfaat kurban sepanjang tahun.

Bayangkan jika surplus daging kurban dari Jawa dapat diolah di sentra industri halal lalu dikirim ke daerah defisit, wilayah rawan stunting, pesantren terpencil, atau kawasan bencana. Kurban tidak lagi menjadi konsumsi sesaat, tetapi bagian dari strategi keadilan sosial dan ketahanan pangan nasional.

Keenam, negara harus hadir sebagai orkestrator utama.Ekosistem sebesar ini tidak mungkin berjalan hanya mengandalkan masjid atau lembaga filantropi secara parsial. Negara harus hadir sebagai orkestrator yang menyinergikan seluruh pemangku kepentingan: kementerian, BAZNAS, LAZ, perbankan syariah, fintech, BUMN pangan, perguruan tinggi, asosiasi peternak, startup digital, industri halal, dan pemerintah daerah.

Pemerintah perlu membangun grand design ekonomi kurban nasional sebagai bagian dari roadmap ekonomi syariah Indonesia. Kurban harus diposisikan bukan sekadar ibadah individual, tetapi instrumen pembangunan ekonomi inklusif berbasis solidaritas sosial.

Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk itu: populasi Muslim terbesar di dunia, tradisi filantropi Islam yang kuat, perkembangan ekonomi digital yang pesat, dan potensi industri halal yang terus tumbuh.

Jika ekosistem ini dibangun secara serius, maka ekonomi kurban tidak hanya menjadi ritual tahunan yang berulang, tetapi dapat menjelma menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat, penguatan peternakan nasional, pembangunan industri halal, pemerataan pangan, dan transformasi filantropi Islam modern Indonesia.

Kurban bukan sekadar menyembelih hewan. Kurban adalah tentang membangun peradaban ekonomi berbasis solidaritas, keadilan, dan keberlanjutan.

WFH Dilanjutkan, Pemerintah Dorong Efisiensi dan Penguatan Ekonomi Nasional

Thu, 28 May 2026 11:41:30 +0700

SERUMPUN.ID - Pelaksanaan transformasi budaya kerja melalui kebijakan Work From Home (WFH) terus dievaluasi untuk menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung efisiensi aktivitas ekonomi nasional.

Dalam rapat koordinasi yang membahas evaluasi paket kebijakan transformasi budaya kerja serta penyiapan paket stimulus triwulan II tahun 2026, sejumlah langkah lanjutan disiapkan untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal pada semester II tahun 2026.

“Tadi kita evaluasi terkait WFH (Work From Home), dalam dua bulan dan berlihat hasilnya cukup baik, dimana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April hingga 9 persen, jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan dua bulan ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menteri terkait Pembahasan Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Penyiapan Paket Stimulus TW II/Semester 2 Tahun 2026 di Jakarta, dikutip Rabu, 27 Mei 2026.

Dalam kesempatan itu, Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan lanjutan terkait WFH akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait termasuk untuk sektor swasta. Selain evaluasi WFH, rapat koordinasi juga membahas prioritas dan refocusing anggaran sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan transformasi budaya kerja.

Pada kesempatan tersebut, juga membahas sejumlah stimulus yang akan disiapkan untuk triwulan II dan semester II tahun 2026. Beberapa pokok kebijakan yang dibahas di antaranya yakni insentif perpajakan bagi penulis berupa Pajak Penghasilan (PPh) Final Royalti sebesar 1,5 persen, diskon transportasi dan angkutan udara pada periode liburan sekolah dan Natal 2026 serta Tahun Baru 2027 (Nataru), hingga program magang nasional dan program vokasi nasional.

“Terkait dengan perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak, untuk penulis diberikan PPh Final (Royalti) sebesar 1,5 persen,” jelas Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan bahwa Pemerintah menyiapkan diskon transportasi periode liburan sekolah dengan total anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp190,5 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3.074.899.

Untuk moda transportasi kereta api, diberikan potongan tarif sebesar 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 20 Juni–5 Juli 2026, angkutan laut PT Pelni diberikan diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode perjalanan 20 Juni–15 Agustus 2026, dan angkutan penyeberangan ASDP diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 20 Juni–5 Juli 2026.

Sementara itu, pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), diperkirakan anggaran sebesar Rp161,4 miliar dengan target penerima manfaat 2.874.581 orang. Untuk moda transportasi kereta api, diberikan potongan tarif sebesar 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 22 Desember 2026–4 Januari 2027, angkutan laut PT Pelni diberikan diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode perjalanan 17 Desember 2026–10 Januari 2027, dan angkutan penyeberangan ASDP diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 22 Desember 2026–10 Januari 2027.

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi udara yaitu PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat udara penerbangan domestik kelas ekonomi. Pada periode liburan sekolah (24 Juni-5 Juli 2026), anggaran yang diperkirakan sekitar Rp472,7 miliar dengan target sebanyak 2,3 juta penumpang. Selanjutnya, pada periode Nataru (22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027), anggaran PPN DTP yang disiapkan sekitar Rp722 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3,7 juta penumpang. Pada periode ini, Pemerintah juga memberikan tambahan komponen diskon yaitu PJP2U (Airport Tax) diskon sebesar 50 persen dan PJP4U sebesar 50 persen.

Menko Airlangga juga menyampaikan evaluasi Program Magang Nasional yang menunjukkan apresiasi dan persepsi positif dari peserta maupun perusahaan, serta kontribusinya dalam membuka akses pengalaman kerja dan memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

Pemerintah akan melanjutkan Program Magang Nasional yang akan dilaksanakan pada Juli 2026 dengan target peserta mencapai 150.000 orang dengan dukungan anggaran sebesar Rp4,14 triliun. Berdasarkan evaluasi program magang, selanjutnya program vokasi nasional juga disiapkan bagi 220.000 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan estimasi anggaran sebesar Rp2,12 triliun guna mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja nasional.

Iran Siap Selesaikan Upaya Menuju Pengakhiran Konflik di Timur Tengah

Wed, 27 May 2026 15:48:49 +0700

SERUMPUN.ID - TEHERAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada hari Selasa (26/5/2026) mengatakan kepada Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani bahwa Teheran siap menyelesaikan upaya untuk mengakhiri konflik dan ketegangan di Timur Tengah. Pernyataan itu muncul seiring proses negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

"Presiden Iran berterima kasih kepada pemerintah Qatar atas dukungannya dan upaya konstruktif yang berkelanjutan di jalur perdamaian, menyatakan kesiapan Iran untuk bergerak menuju 'kerangka kerja yang bermartabat' untuk mengakhiri perang dan ketegangan regional saat ini," kata kantor kepresidenan Iran.

Di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat, Pezeshkian mengatakan, "Sudah saatnya pihak lain menunjukkan kemauan." "Upaya serius sedang dilakukan, termasuk di tingkat ahli, untuk menyelesaikan dokumen dan teks guna mempersiapkan jalan yang jelas menuju stabilitas," kata presiden. Sebelumnya pada pekan ini, Ketua Parlemen Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf, yang memimpin delegasi Iran yang terlibat dalam dialog dengan Amerika Serikat tentang pengakhiran konflik, mengunjungi Qatar. Topik utama pembicaraan di Qatar dilaporkan adalah pencairan aset Iran oleh Washington. Kantor berita Tasnim melaporkan, mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiasi Iran, bahwa proposal penyelesaian 14 poin Iran mencakup tuntutan agar Amerika Serikat mencairkan aset Iran di luar negeri senilai USD24 miliar, dengan setengahnya akan dilepaskan pada tahap pertama dan sisanya kemudian.

Iran Tuding AS Langgar Gencatan Senjata, Konflik Timur Tengah Kian Memanas

Wed, 27 May 2026 15:45:51 +0700

SERUMPUN.ID - Teheran - Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran menuduh Amerika Serikat melanggar gencatan senjata melalui serangan terbaru di wilayah selatan negara itu. Di saat bersamaan, serangan Israel di Lebanon selatan menewaskan puluhan orang dan memperburuk situasi keamanan kawasan.

Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa militer AS melakukan “pelanggaran berat” terhadap gencatan senjata dalam 48 jam terakhir melalui serangan di Provinsi Hormozgan, wilayah strategis dekat Selat Hormuz.

“Iran tidak akan membiarkan kejahatan apa pun tanpa balasan dan tidak akan ragu membela bangsa Iran,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran tanpa menjelaskan langkah balasan yang akan diambil, dikutip dari Straits Times, Rabu (27/5/2026).

Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan serangan baru terhadap target militer Iran di selatan negara tersebut. Juru bicara CENTCOM, Kapten Tim Hawkins, mengatakan operasi itu dilakukan sebagai “serangan bela diri” untuk melindungi pasukan AS dari ancaman Iran.

Menurut Hawkins, target serangan mencakup lokasi peluncuran rudal dan kapal yang diduga hendak menempatkan ranjau laut.

Media pemerintah Iran melaporkan ledakan terjadi semalam di kota pelabuhan Bandar Abbas yang berada dekat Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran juga mengklaim telah menembak jatuh drone AS yang memasuki wilayah udaranya serta menyerang jet tempur F-35.

Meningkatnya ketegangan tersebut langsung memicu gejolak pasar energi global. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari tiga persen setelah pengumuman serangan terbaru AS.

Di tengah situasi itu, China mendesak semua pihak menghormati gencatan senjata dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomatik.

“Kami mendesak pihak-pihak terkait memenuhi komitmen gencatan senjata dan menyelesaikan perselisihan melalui cara damai,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning.

Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, dalam pernyataannya saat perayaan Idul Adha menegaskan pengaruh AS di Timur Tengah terus melemah. Ia juga memperingatkan negara-negara kawasan agar tidak menyediakan pangkalan militer yang dapat digunakan Washington untuk melancarkan serangan.

Meski situasi memanas, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan peluang tercapainya kesepakatan damai masih terbuka. Ia menegaskan Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi minyak dan gas dunia akan tetap dibuka “dengan satu atau lain cara”.

Konflik juga meluas ke Lebanon selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan Israel pada 26 Mei menewaskan sedikitnya 31 orang, termasuk empat anak-anak.

Iran menuntut agar setiap kesepakatan damai dengan Amerika Serikat juga mencakup Lebanon. Gencatan senjata di negara itu yang berlaku sejak 17 April dinilai gagal menghentikan pertempuran antara Israel dan kelompok Hizbullah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan berjanji akan “menghancurkan” Hizbullah. Seorang pejabat militer Israel menyebut operasi darat kini diperluas lebih dalam ke wilayah Lebanon.

Sementara itu, upaya diplomatik masih berlangsung. Televisi pemerintah Iran IRIB melaporkan delegasi tingkat tinggi Teheran baru kembali dari Qatar setelah melakukan pembicaraan selama dua hari terkait kerangka perdamaian.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menyatakan Iran siap mencapai “kerangka kerja saling menghormati” untuk mengakhiri perang.

Di sisi lain, kantor berita Tasnim melaporkan Iran tengah menyiapkan kesepakatan 14 poin yang mencakup pembebasan aset Iran yang dibekukan senilai sekitar 24 miliar dolar AS.

Situasi domestik Iran juga mulai berubah setelah hampir tiga bulan pembatasan internet nasional. Pemantau internet NetBlocks menyebut konektivitas internet di Iran mulai pulih sebagian pada 26 Mei, mengakhiri salah satu pemadaman internet nasional terpanjang dalam sejarah modern negara tersebut.

Iran Makin Berani-Trump Hilang Kendali, AS Takluk di Timur Tengah?

Wed, 27 May 2026 15:42:46 +0700

SERUMPUN.ID - Jakarta, CNBC Indonesia - Respons Amerika Serikat (AS) dan Iran terhadap rentetan serangan terbaru di sekitar Selat Hormuz memperlihatkan arah baru konflik yang semakin rumit. Di tengah status gencatan senjata yang seharusnya masih berlaku, Washington terlihat makin berhati-hati untuk menghindari perang terbuka, sementara Teheran terus menunjukkan sikap menantang dan mengeklaim mampu menekan kepentingan strategis AS di kawasan.
Ketegangan terbaru pecah setelah Iran menuding AS melakukan "pelanggaran terang-terangan" terhadap gencatan senjata lewat serangan ke lokasi peluncuran rudal dan kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz. Di sisi lain, militer AS bersikeras bahwa gencatan senjata masih berjalan meski operasi militer tetap dilakukan.

Juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM) menuduh kapal-kapal Iran mencoba memasang ranjau di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia. Tuduhan itu dinilai sangat provokatif karena muncul di tengah upaya negosiasi damai paling serius sejauh ini antara kedua negara.

Namun, CENTCOM tetap menegaskan bahwa operasi yang dilakukan bersifat terbatas.

"Komando Pusat AS terus mempertahankan pasukan kami sambil menahan diri selama gencatan senjata yang masih berlangsung," kata juru bicara tersebut, dilansir CNN International, Rabu (27/5/2026).

Menurut analisis CNN, pernyataan itu dinilai mencerminkan pola baru Washington yang berusaha mempertahankan gencatan senjata meski Iran terus melakukan tindakan yang dianggap agresif. Sejumlah analis melihat pemerintahan Presiden AS Donald Trump kini semakin terdesak untuk segera mengakhiri perang, sebuah kondisi yang justru melemahkan posisi tawar Washington dalam perundingan.

Serangan terbaru sendiri terjadi Senin lalu ketika militer AS melancarkan apa yang disebut sebagai "serangan untuk membela diri" terhadap lokasi peluncuran rudal dan kapal di dekat Selat Hormuz. Tak lama kemudian, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengeklaim berhasil "menembak jatuh drone AS dan memaksa drone serta jet tempur AS melarikan diri" sebagai bentuk "respons timbal balik".

Meski Iran tampil keras, respons Washington jauh lebih hati-hati. Selain tetap menyebut gencatan senjata masih berlangsung, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dua kali menghindari jawaban langsung saat ditanya soal serangan tersebut dalam kunjungannya ke India.

Pada kesempatan pertama, Rubio berbicara umum soal negosiasi damai. Sementara pada kesempatan kedua, ia menyinggung pentingnya Selat Hormuz tetap terbuka bagi lalu lintas global.

Situasi ini mengingatkan pada serangkaian insiden pada awal Mei lalu. Saat itu, Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine mengungkap Iran telah sembilan kali menembaki kapal komersial, menyita dua kapal kontainer, serta melakukan "lebih dari 10" serangan terhadap pasukan AS.

Namun, ia langsung menurunkan tensi pernyataannya dengan menyebut seluruh aksi tersebut masih "di bawah ambang untuk memulai kembali operasi tempur besar pada titik ini".

Ia juga menggambarkan insiden tersebut hanya sebagai "serangan kinetik tingkat rendah".

Ketika Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth ditanya apakah gencatan senjata sudah berakhir, ia langsung membantah.

"Gencatan senjata belum berakhir," ujarnya saat itu.

Hegseth bahkan sempat memberi kesan bahwa ketegangan di Selat Hormuz terpisah dari perang utama. Ia meminta Iran "bertindak bijaksana" dan memastikan aksi militernya tidak melewati "ambang batas" pelanggaran gencatan senjata.

Beberapa hari kemudian, AS kembali menyerang fasilitas militer Iran yang disebut bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal perang AS di Selat Hormuz. Namun Presiden Donald Trump kembali meremehkan eskalasi tersebut.

"Gencatan senjata terus berjalan. Itu masih berlaku," kata Trump kepada ABC News pada awal Mei.

Ia bahkan menyebut serangan AS itu hanya sebagai "sekadar sentuhan ringan".

Seperti yang terjadi sekarang, Iran saat itu juga menyatakan gencatan senjata telah dilanggar dan mengklaim meluncurkan serangan balasan.

Persoalan terbesar lainnya adalah Selat Hormuz yang hingga kini belum sepenuhnya dibuka. Padahal saat mengumumkan gencatan senjata pada 7 April lalu, Trump secara tegas menyatakan penghentian serangan hanya berlaku jika Iran segera membuka jalur tersebut.

"Tunduk pada persetujuan Republik Islam Iran untuk membuka Selat Hormuz secara PENUH, SEGERA, dan AMAN, saya setuju menghentikan pemboman dan serangan terhadap Iran selama dua minggu," tulis Trump di media sosial saat itu.

Namun pembukaan "PENUH dan SEGERA" seperti yang diminta Trump tidak pernah benar-benar terjadi. Pemerintahan AS sempat mencoba menampilkan optimisme dengan menyebut ada kemajuan pembukaan jalur pelayaran, tetapi hingga kini-tujuh minggu setelah gencatan senjata berlaku-Selat Hormuz masih mengalami hambatan serius.

Dengan terus meremehkan tindakan Iran dan mempertahankan narasi bahwa gencatan senjata masih berjalan, pemerintahan Trump dinilai menunjukkan kecemasan besar untuk menghindari perang berkepanjangan dan segera mencapai kesepakatan.

Trump juga disebut beberapa kali mengabaikan tenggat yang ia tetapkan sendiri bagi Teheran untuk mencapai kesepakatan, serta enggan memulai kembali operasi militer skala besar meski terus melontarkan ancaman keras.

Kondisi itu dinilai melemahkan posisi negosiasi Washington. Iran diyakini melihat Trump justru lebih terburu-buru mengakhiri perang dibanding Teheran sendiri.

Perbedaan respons terhadap serangan terbaru disebut semakin memperkuat keyakinan Iran tersebut.

Lewat Hipmi Go Global, Anthony Leong Siapkan Akses Internasional untuk Pengusaha Daerah

Wed, 27 May 2026 15:39:31 +0700

SERUMPUN.ID - Jakarta — Menjadikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sebagai organisasi pengusaha muda yang tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga memiliki jaringan internasional yang konkret dan berdampak langsung bagi anggota hingga ke daerah menjadi visi besar Calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Anthony Leong.

Dengan pengalaman dan jejaring global yang dimilikinya, Anthony menilai Hipmi harus bergerak melampaui sekadar organisasi nasional dan mulai aktif membangun kolaborasi strategis dengan komunitas bisnis dunia.

“Hipmi tidak boleh hanya besar di dalam negeri. Pengusaha daerah harus mendapatkan akses yang sama terhadap pasar global, investor internasional, teknologi, dan jejaring bisnis dunia. Karena market pasar harus kita perluas jangan hanya kita merasa besar di dalam negeri. Harus keluar bersaing di kancah internasional,” ujar Anthony dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Salah satu kekuatan utama yang dimiliki Anthony adalah keterlibatannya sebagai kader di Junior Chamber International (JCI), organisasi kepemimpinan dan kewirausahaan internasional yang memiliki jaringan di lebih dari 100 negara dengan ribuan chapter aktif di seluruh dunia.

JCI dikenal sebagai organisasi global yang memiliki pengaruh kuat dalam pengembangan entrepreneur muda dan kepemimpinan dunia. Organisasi ini memiliki jaringan yang aktif di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Inggris, Prancis, hingga Uni Emirat Arab.

Di sejumlah negara maju, jaringan JCI bahkan menjadi salah satu pintu utama lahirnya kolaborasi bisnis lintas negara, investasi, pengembangan startup, hingga diplomasi ekonomi anak muda.

Caketum BPP Hipmi Anthony Leong

Tak hanya itu, JCI juga memiliki hubungan dan kemitraan strategis dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/United Nations) dalam berbagai agenda pembangunan global, khususnya terkait Sustainable Development Goals (SDGs), kewirausahaan muda, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan kepemimpinan generasi muda.

Melalui forum-forum internasional JCI, para anggota memiliki akses untuk bertemu langsung dengan pengusaha global, investor, pemimpin pemerintahan, hingga komunitas bisnis lintas negara. Jaringan inilah yang dinilai dapat menjadi nilai tambah besar bagi Hipmi apabila dipimpin oleh sosok yang memiliki akses internasional kuat.

Anthony menegaskan, jaringan tersebut bukan sekadar simbol organisasi internasional, tetapi harus diterjemahkan menjadi peluang nyata bagi anggota Hipmi, terutama pengusaha muda daerah yang selama ini minim akses global.

“Kita akan kolaborasikan ke depan dengan organisasi dunia usaha, organisasi pengusaha di luar negeri. Selama ini banyak pengusaha daerah memiliki produk berkualitas dan potensi besar, tetapi akses mereka terhadap pasar internasional sangat terbatas. Dengan jaringan global yang kami miliki, Hipmi harus hadir membuka jalan agar mereka bisa terkoneksi dengan dunia,” katanya.

Ia menargetkan berbagai program konkret seperti business matching internasional, promosi produk unggulan daerah ke luar negeri, pertukaran entrepreneur muda, forum investasi global, hingga kerja sama ekspor-impor dengan berbagai mitra internasional.

Menurut Anthony, pengusaha muda Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemain lokal. Ia ingin Hipmi menjadi organisasi yang mampu menghubungkan pengusaha nasional dengan rantai pasok global dan ekosistem ekonomi internasional.

“Sudah saatnya Hipmi menjadi organisasi pengusaha muda berkelas dunia. Kita harus membawa pengusaha Indonesia go global, bukan hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” tegasnya.

Anthony juga menilai kekuatan jejaring internasional akan menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global ke depan. Karena itu, ia ingin Hipmi menjadi rumah besar yang mampu membuka akses, memperluas peluang, dan mempercepat transformasi pengusaha muda Indonesia menuju level internasional. (*/GK)

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,6 %, Lemhannas Soroti Pentingnya Strategi Mitigasi Global

Wed, 27 May 2026 15:36:58 +0700

SERUMPUN.ID - Home Humaniora Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,6 %, Lemhannas Soroti Pentingnya Strategi Mitigasi Global Tim SINDOnews Rabu, 27 Mei 2026 - 14:19 WIB views: 101 Gubernur Lemhannas RI TB.

Ace Hasan Syadzily mengimbau semua pihak untuk terus mendorong dan mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Foto: Istimewa A A A JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) TB.

Ace Hasan Syadzily mengimbau semua pihak untuk terus mendorong dan mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hal itu diungkapkannya saat membuka Seminar Nasional Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27 di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, Selasa (26/5/2026).

"Tentu kita harus terus mendorong agar tren pertumbuhan yang positif ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata Ace saat membuka seminar yang mengangkat tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Global" itu.

Seminar tersebut dinilai sangat relevan dengan kondisi ekonomi nasional saat ini. Pada kuartal pertama 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,6 persen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20.

Capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian global. Ace menegaskan bahwa tren positif ini harus dijaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI. Presiden telah menetapkan kerangka ekonomi makro di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.

"Untuk tahun depan, tahun 2027, Bapak Presiden Prabowo telah menyampaikan dalam pidato pengantar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di DPR RI, 20 Mei 2026, target pertumbuhan ekonomi kita mencapai kisaran 5,6 persen sampai dengan 6,5 persen,” tegas Ace. Untuk mencapai target tersebut, Ace menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi dan rencana mitigasi yang tepat guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik, sekaligus memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan yang terukur, cermat, dan efektif. Kemudahan investasi bagi para investor serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga perlu ditingkatkan demi memperkuat sinergi kebijakan di sektor keuangan.

"Kita harus mendorong sinergitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas di tengah volatilitas pasar keuangan global guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ace. Melalui seminar ini, Ace berharap para peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan strategi konkret untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi peningkatan ekonomi nasional ke depan.

Seminar yang digelar menjelang akhir masa pendidikan peserta P3N 27 ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu; serta beberapa pakar lainnya. Turut hadir mendampingi Gubernur Lemhannas RI, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma dan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Marsda TNI Bob Henry Panggabean.

Pemerintah Diminta Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tantangan Geopolitik

Wed, 27 May 2026 15:32:41 +0700

SERUMPUN.ID - JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, mendorong pemerintah menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi geopolitik global yang dinilai semakin tidak menentu.

Hal itu disampaikan Ace saat membuka Seminar Nasional Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 27 di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

"Tentu kita harus terus mendorong agar tren pertumbuhan yang positif ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata Ace, dikutip dari siaran pers, Rabu (27/5/2026).

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang mencapai 5,6 persen menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas nasional.

Ia menyebut capaian itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kelompok G20. Dalam forum tersebut, Ace menyinggung target pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di DPR RI pada 20 Mei 2026.

Ace mengatakan target itu tidak akan mudah dicapai tanpa strategi mitigasi menghadapi dampak geopolitik global dan gejolak pasar keuangan internasional. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Ia juga menekankan pentingnya iklim investasi yang lebih mudah bagi investor untuk menjaga arus modal dan aktivitas ekonomi di dalam negeri. Baca juga: Pesan Prabowo di Seskoad: TNI Harus Adaptif Hadapi Dinamika Geopolitik Global "Kita harus mendorong sinergisitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas di tengah volatilitas pasar keuangan global guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ace.

Seminar bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Global” itu menghadirkan sejumlah pejabat dan ekonom. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, serta Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership.

AI dan Ketahanan Siber Jadi Fondasi Baru Ekonomi Digital Indonesia

Tue, 26 May 2026 10:24:13 +0700

SERUMPUN.ID - PERTUMBUHAN ekonomi digital Indonesia memasuki fase baru yang tidak lagi hanya ditopang oleh ekspansi pengguna dan transaksi digital, tetapi juga kesiapan artificial intelligence (AI), ketahanan siber, serta infrastruktur digital yang mampu memperluas inklusi ekonomi secara berkelanjutan.

Hal tersebut tergambar dalam white paper terbaru yang dirilis MDI Ventures bertajuk “Catalyzing Digital Resilience and Sustainable Growth: Advancing Inclusive Innovation and AI-Driven Impact Across Indonesia’s Digital Economy.”

Publikasi tersebut memetakan bagaimana modal ventura, AI, dan infrastruktur digital dapat dipadukan untuk memperkuat fondasi ekonomi digital nasional, khususnya bagi 65 juta UMKM Indonesia yang menyumbang 60,5% terhadap PDB dan menyerap 96,5% tenaga kerja nasional.

Rilis white paper ini hadir di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai gross merchandise value (GMV) sebesar US$180 miliar hingga US$340 miliar pada 2030 berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025. Namun di balik potensi tersebut, tantangan kesenjangan pembiayaan UMKM dinilai masih menjadi persoalan utama.

MDI Ventures menilai pertumbuhan ekonomi digital tidak cukup hanya dengan memperluas adopsi teknologi, tetapi juga memastikan pelaku UMKM memiliki akses terhadap pembiayaan, perlindungan digital, dan ekosistem teknologi yang relevan serta dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

TEKNOLOGI SEBAGAI INSTRUMEN
Direktur MDI Ventures, Roby Roediyanto, mengatakan perusahaan melihat teknologi sebagai instrumen yang tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang terukur.

“White paper terbaru kami merefleksikan peran MDI Ventures sebagai enabler yang menghubungkan inovasi dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Hal ini tecermin dari berbagai portofolio kami di bidang AI, cybersecurity, hingga digital infrastructure, yang menghadirkan solusi konkret untuk menjawab berbagai tantangan,” ujarnya.

Menurut dia, pendekatan tersebut juga menjadi upaya perusahaan memperjelas titik temu antara inovasi teknologi, kebutuhan pasar, dan arah kebijakan bagi founder, investor, regulator, hingga ekosistem BUMN dan Telkom Group.

Salah satu sorotan utama dalam white paper tersebut adalah pentingnya impact capital atau investasi berbasis dampak dalam menjawab kebutuhan pembangunan Indonesia. Secara global, nilai impact investing disebut telah mencapai US$1,571 triliun aset kelolaan dengan pertumbuhan rata-rata 21% per tahun sejak 2019.

BUTUH US$1,7 TRILIUN
Sementara itu, Indonesia diperkirakan masih membutuhkan sekitar US$1,7 triliun untuk menutup kesenjangan pembiayaan Sustainable Development Goals (SDGs) hingga 2030. Dalam konteks tersebut, corporate venture capital dinilai memiliki peran strategis untuk menghubungkan modal dengan sektor-sektor berdampak tinggi.

White paper tersebut juga menyoroti pemanfaatan AI untuk memperluas akses pembiayaan UMKM. Pada 2023, hanya sekitar 2,2% pelaku usaha mikro dan kecil yang tercatat mengakses pinjaman bank formal.

Pendekatan credit scoring berbasis data alternatif disebut menjadi salah satu solusi untuk memperkecil kesenjangan kredit, termasuk yang diterapkan melalui Ascore.ai milik Amartha.

Selain AI, ketahanan siber juga disebut menjadi elemen penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi digital nasional. Meningkatnya ancaman keamanan digital, termasuk 56,1 juta data terekspos dan 5.780 insiden defacement sepanjang 2024, dinilai menunjukkan kebutuhan mendesak terhadap sistem perlindungan siber yang lebih proaktif.

Melalui portofolio keamanan siber berbasis AI asal Singapura, CYFIRMA, MDI Ventures mendukung pengembangan sistem threat intelligence dan early warning system untuk enterprise dan institusi strategis guna memperkuat keamanan ekosistem digital nasional.

DAMPAK PORTOFOLIO INVESTASI
MDI Ventures juga menyoroti dampak portofolio investasinya terhadap perluasan inklusi digital di Indonesia. Amartha disebut telah menyalurkan lebih dari Rp28 triliun kepada 2,8 juta UMKM, sementara Qoala mencatat 445 juta polis mikroasuransi dan Privy telah melayani lebih dari 57 juta pengguna terverifikasi.

Menurut MDI Ventures, capaian tersebut mencerminkan empat fondasi utama ekonomi digital inklusif, yakni infrastruktur kredit berbasis data alternatif, perlindungan finansial tertanam, identitas digital dan kepercayaan, serta enterprise tooling berbasis AI yang terhubung dengan jaringan distribusi Telkom Group dan ekosistem BUMN.

VP Strategy & Sustainability MDI Ventures, Alvin Evander, mengatakan perusahaan menerapkan pendekatan dual-lens dalam setiap investasi yang dilakukan. “Kerangka dual-lens kami menempatkan setiap investasi pada dua kriteria utama: apakah bisnisnya layak secara komersial, dan apakah dampaknya dapat diukur sesuai tujuan Sustainable Development Goals,” ujarnya.

Ke depan, MDI Ventures menyatakan akan terus memperkuat fokus investasi pada sektor AI, keamanan siber, dan blockchain seiring meningkatnya kebutuhan terhadap teknologi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. (E-2)

Tingkatkan Ekonomi Keluarga, TP PKK Jateng Perkuat Pendampingan UMKM Lewat Kapulaga

Tue, 26 May 2026 10:09:29 +0700

SERUMPUN.ID - SEMARANG – Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui program Kapulaga (Kelompok Usaha Berbasis Keluarga). Program itu menjadi salah satu strategi pemberdayaan UMKM berbasis rumah tangga, agar lebih berkembang, mandiri, dan berkelanjutan.

Gagasan pembentukan Kapulaga disampaikan Ketua TP PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kapulaga yang digelar secara daring, Senin (25/5/2026).

Nawal mengatakan, sektor UMKM memiliki potensi besar, karena jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Hingga 2025, jumlah UMKM di Jateng mencapai sekitar 4,45 juta unit, dan mayoritas dijalankan oleh keluarga. Dari jumlah tersebut, baru 198.780 unit atau 4,47 persen yang telah mendapat pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Menurutnya, kondisi itu menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menghadirkan inovasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui pendekatan berbasis keluarga.

Nawal menuturkan, PKK memiliki kekuatan jaringan hingga tingkat dusun, RW, RT, dan dasa wisma. Sehingga, kekuatan itu dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi keluarga secara lebih masif dan berkelanjutan.

Selama ini, pihaknya telah memiliki program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Untuk memperkuat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, program Kapulaga dihadirkan sebagai model pemberdayaan baru yang lebih terintegrasi.

“Agar implementasinya berkelanjutan dan memastikan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, maka TP PKK Jateng mengembangkan sebuah terobosan yaitu program Kapulaga,” ungkap istri Wakil Gubernur Jateng.

Melalui program tersebut, pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan secara menyeluruh. Mulai dari asesmen kebutuhan, pelatihan, penguatan kualitas produk, legalitas usaha, pengemasan, pemasaran, hingga akses pembiayaan.

“Usaha peningkatan pendapatan keluarga harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak, mulai asesmen kebutuhan, pembentukan kelompok, pelatihan, pendampingan standarisasi produk, pendampingan pengemasan, pemasaran, fasilitasi akses kredit, serta monitoring,” tutur Nawal.

Ia menjelaskan, Kapulaga merupakan kelompok usaha ekonomi produktif berbasis keluarga, yang dibangun dengan semangat kolaborasi dan saling memberdayakan. Tujuannya, meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan keluarga.

Program tersebut memiliki empat layanan utama, yakni pembentukan kelompok Kapulaga, pemberdayaan kelompok, pendampingan kelompok, dan pemantauan perkembangan usaha. Sasarannya, keluarga kurang mampu yang memiliki usaha produktif berbasis keluarga, baik sektor makanan dan minuman, fesyen, maupun kriya.

“Kelompok usahanya dapat dibentuk berdasarkan kumpulan individu atau wilayah tempat usaha, misalnya di tempat wisata, pasar, lingkungan pabrik, pusat perbelanjaan, atau area car free day, dan sebagainya,” jelas Nawal.

Ditambahkan, pelaksanaan Kapulaga akan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, Baznas, CSR perusahaan, perbankan, hingga perguruan tinggi, agar akses pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin luas dan merata.

“Dengan demikian Kapulaga tidak hanya akan meningkatkan pendapatan, tetapi juga solidaritas serta keadilan dan pemerataan ekonomi, khususnya pada keluarga kurang mampu, baik di perkotaan maupun di pedesaan,” ujarnya.

Nawal mengatakan, Kapulaga mulai dikembangkan di Jawa Tengah tahun ini melalui sejumlah tahapan. Mulai dari penyusunan pedoman, sosialisasi, pembentukan kelompok usaha berdasarkan klaster, pelatihan dan inkubasi usaha, hingga pendampingan legalitas dan pemasaran produk.

Sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, program Kapulaga diharapkan dapat menjadi gerakan bersama dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Jawa Tengah.

“Saya berharap kolaborasi berbagai pihak ini dapat mewujudkan inovasi atau terobosan dalam pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dengan baik, sehingga meningkatkan pendapatan keluarga dan menyejahterakan kehidupan masyarakat,” pungkas Nawal. (At/Ul, Diskomdigi Jateng)

Desa Cikeas Tumbuh Bersama BRI: Digitalisasi UMKM hingga BUMDes Ayam Petelur

Tue, 26 May 2026 10:07:32 +0700

SERUMPUN.ID - Jakarta - Desa Cikeas di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, perlahan membangun identitasnya sebagai desa wisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya itu diperkuat melalui keikutsertaan dalam program Desa BRILiaN 2025 yang mendorong digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ayam petelur.
Cerita keterlibatan Desa Cikeas sebagai peserta Desa BRILiaN bermula dari kunjungan pihak BRI yang melihat potensi desa dalam pengembangan digitalisasi UMKM. Tawaran untuk mendaftar program Desa BRILiaN pun disambut Desa Cikeas dengan antusias lantaran membutuhkan wadah untuk memperkuat identitas desa.

Setelah itu, Pemerintah Desa Cikeas langsung bergerak untuk memenuhi persyaratan kepesertaan Desa BRILiaN. Salah satunya yaitu pembukaan rekening BRI atas nama BUMDes.

"Lalu, setelahnya kita ikutin tahapan-tahapannya, ya. Mulai dari tahapan formalnya seperti administrasi pendaftaran dan lain-lain. Lalu tahapan pelatihannya, tiap hari," kata Kaur Perencanaan Desa Cikeas, Hasan Sadili, saat ditemui di Kantor Desa Cikeas, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selasa (26/5/2026).

Pelatihan itu berjalan selama kurang lebih dua pekan. Aparat desa dikenalkan pada produk-produk BRI serta mendapat pelatihan mengenai pengembangan UMKM dan manajemen BUMDes.

Berbagai pelatihan dalam program Desa BRILiaN itu memberikan dampak bagi Desa Cikeas. Meskipun tidak sampai pada tahap nominasi, Desa Cikeas tetap melanjutkan program digitalisasi UMKM yang telah digagas sebelumnya.

Hasan Sadili (kiri) dan Win Zikra (kanan memakai jaket) (Foto: Kanavino/detikcom)
Digitalisasi UMKM di Desa Cikeas meliputi pendampingan agar produk UMKM masuk ke ekosistem Google. Dengan demikian, ketika ada orang mencari UMKM tertentu, nama usahanya akan muncul di Google.

Selain itu, para pelaku UMKM juga dipandu untuk membuat akun Instagram dan akun di aplikasi layanan pengantaran makanan. Sedangkan mereka yang bergerak di usaha non-makanan akan dikenalkan dengan aplikasi e-commerce.

"Itu supaya pasar mereka ini nggak hanya terfokus di Desa Cikeas, tapi juga bisa keluar, untuk memperluas atau ekspansi pasarnya," ujar Hasan.

Setelah mengikuti Desa BRILiaN, program digitalisasi UMKM itu terus dikembangkan. Kini Desa Cikeas memilih 20 UMKM dari sekitar 200 pelaku usaha yang terdaftar untuk diberi pelatihan mengenai penjenamaan (branding) dan pengepakan (packaging).

"Itulah kita membuat namanya program Pasar Raya UMKM Desa Cikeas," ujar Hasan.

UMKM di Desa Cikeas rata-rata bergerak di bidang makanan, terutama makanan yang berbahan dasar tepung. Dengan adanya program digitalisasi tersebut, warga pun semakin melek dunia digital dan jangkauan pasar produknya semakin luas.

Selain itu, kata Hasan, UMKM di Desa Cikeas juga didukung penuh oleh BRI. Menurut dia, BRI menjadi layanan perbankan yang paling mudah dijangkau pelaku UMKM di Cikeas.

"Rata-rata UMKM Desa Cikeas ini untuk pengembangan bisnis atau usahanya itu melalui KUR BRI," kata Hasan.

Pelatihan UMKM di Desa Cikeas (Foto: Dok Desa Cikeas)
Hasan menyampaikan akses perbankan yang mudah ini sangat membantu masyarakat. Termasuk juga dengan adanya agen BRILink di kawasan Desa Cikeas yang membuat warga tidak perlu jauh-jauh pergi ke bank.

"Ada BRILink juga. Jadi orang kalau nggak ada akses ke ATM, ya bisa di situ. Menabung juga bisa di situ," imbuh dia.

BUMDes Ayam Petelur Berkembang Usai Ikut Desa BRILiaN
Dampak dari keikutsertaan Desa Cikeas di program Desa BRILiaN juga terlihat dari pengelolaan BUMDes. Kini BUMDes Cikeas mulai fokus mengembangkan usahanya di sektor ayam petelur.

"Kalau kami kan ikut Desa BRILiaN tuh dari Juli-Agustus. Dan BUMDes itu mulai start di Oktober 2025," kata Hasan.

Saat ini total ada 10 orang pengurus beserta pegawai yang terlibat dalam pengelolaan usaha ayam petelur. Sejak Februari 2026 lalu, usaha tersebut mulai berkembang lebih produktif.

Usaha ayam petelur ini menghasilkan omzet Rp 1 juta per hari, dengan keuntungan bersih mencapai Rp 10 juta per bulan.

Keuntungan itu diputar kembali oleh BUMDes untuk pengembangan usaha. Sebanyak 25 persen di antaranya disetorkan sebagai kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa (PADes).

Hasan menyampaikan setiap harinya produksi telur bisa mencapai 40-70 kilogram. Biasanya telur tersebut dibeli oleh pelaku UMKM setempat.

"Jadi kadang-kadang orang luar mah enggak dapat. Karena habis, gitu," imbuh Hasan.

Ke depan, Desa Cikeas ditargetkan untuk menjadi desa wisata. Berbagai potensi desa mulai dari perkebunan hingga peternakan akan ditingkatkan demi menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Harapannya mulai tahun 2026 ini kami bisa mengelola ekosistem wisata di Desa Cikeas. Sehingga bisa terarah. Supaya bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan dari luar ke sini menikmati desanya. Sehingga warga masyarakat secara ekonomi itu akan terbantu," ujar Hasan.

Sementara itu, Mantri BRI Unit Cimahpar, Win Zikra, menyampaikan ekosistem BRI telah masuk ke Desa Cikeas, mulai dari bantuan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga program Desa BRILiaN. Program yang dijalankan BRI itu semata-mata untuk membantu usaha produktif masyarakat.

Edukasi mengenai digitalisasi UMKM juga terus dilakukan pihak BRI. Termasuk salah satunya mendorong penggunaan BRImo untuk memberikan kemudahan dalam layanan perbankan.

"Hal itu agar ke depan kerja sama antara desa dan perbankan itu berjalan lebih baik," kata Win saat ditemui di Desa Cikeas.

Kantor Desa Cikeas, Kabupaten Bogor (Foto: Kanavino/detikcom)
Win, yang sudah memegang wilayah Desa Cikeas sejak 2024, melihat perkembangan signifikan terkait ekosistem digital perbankan. Salah satu momentum perkembangannya adalah saat Desa Cikeas mengikuti program pembinaan Desa BRILiaN.

"Jadi ada program-program yang memang untuk saling mendukung dari BRI sama desa," kata Win.

Ia berharap kerja sama antara BRI dan Desa Cikeas semakin erat ke depannya. Lewat bantuan permodalan yang disalurkan BRI, usaha warga di Cikeas juga diharapkan terus berkembang.

"Harapannya Desa Cikeas kerja sama yang lebih baik lagi ya dalam sektor mungkin permodalan, mungkin secara edukasi-edukasi digital, mungkin ada program-program BRI yang terbaru yang bisa kami sampaikan ke UMKM di Desa Cikeas," tutur Win.

Wamentan: Program MBG tingkatkan serapan komoditas pertanian

Tue, 26 May 2026 09:59:32 +0700

SERUMPUN.ID - Jakarta - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan serapan komoditas pertanian nasional dan mendorong investasi di sektor pangan.

Sudaryono dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin, mengatakan program MBG memberi dampak signifikan terhadap penyerapan hasil pertanian petani.

“Saya harus katakan atas nama petani bahwa MBG ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap serapan komoditas pertanian kita,” kata Sudaryono.

Ia mencontohkan sebelum program MBG berjalan, sejumlah komoditas seperti wortel, tomat, dan susu kerap mengalami kelebihan pasokan hingga terbuang.

Menurut dia, meningkatnya permintaan melalui program MBG turut mendorong investasi di sektor peternakan, terutama sapi perah.

“Saat ini mulai banyak yang berinvestasi. Sudah ada investasi di Brebes hingga 20.000 ekor, kemudian juga ada investasi di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Sudaryono mengatakan MBG menjadi pasar baru yang mampu menyerap berbagai komoditas pangan secara luas.

Ia menambahkan program tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di sektor pertanian dan perikanan, termasuk di sekitar dapur penyedia MBG.

Meski demikian, Sudaryono mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program di lapangan sehingga pengawasan perlu diperkuat.

Ia menegaskan dapur MBG harus memprioritaskan penggunaan produk pertanian lokal untuk mendukung perekonomian daerah.

Sudaryono juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan dapur MBG yang belum memanfaatkan komoditas dalam negeri.

“Kami berharap apabila ada dapur MBG yang tidak membeli produk pertanian setempat agar dilaporkan sehingga dapat diberikan teguran supaya menyerap hasil pertanian di sekitar wilayah tersebut,” katanya.

Dampak Konflik Internasional Pada Inflasi Global dan Rantai Pasok Dunia

Tue, 26 May 2026 09:44:01 +0700

SERUMPUN.ID - Jakarta, Konflik internasional, baik bentuk perang fisik, perang dagang, maupun ketegangan geopolitik antarnegara besar, selalu menjadi salah satu guncangan (shock) eksternal paling signifikan bagi perekonomian dunia.

Di era globalisasi saat ini, rantai pasok global telah terintegrasi sedemikian rupa, sehingga ketidakstabilan di satu wilayah dapat dengan cepat merambat ke wilayah lain melalui jalur perdagangan dan keuangan. Salah satu dampak paling nyata dan langsung dirasakan masyarakat dunia dari adanya konflik geopolitik adalah lonjakan inflasi global, yang dipicu gangguan pasokan barang-barang esensial dan perubahan kebijakan ekonomi negara-negara terdampak.

Jalur Transmisi Konflik Kenaikan Inflasi

Mekanisme utama bagaimana konflik internasional memicu inflasi global adalah melalui supply shock atau kelangkaan pasokan komoditas vital. Ketika wilayah yang kaya akan sumber daya alam terlibat konflik, jalur produksi dan distribusi energi seperti minyak mentah dan gas alam biasanya akan terganggu.

Mengingat energi merupakan input dasar bagi hampir seluruh industri dan sektor transportasi, kenaikan harga minyak akan langsung mengerek biaya produksi barang dan jasa secara global, sebuah fenomena yang dikenal sebagai cost-push inflation.

Untuk memahami bagaimana volatilitas komoditas ini memengaruhi sentimen pasar dan indikator makroekonomi secara makro, Anda dapat memperdalam analisisnya di Market Analysis KVB.

Selain sektor energi, konflik internasional sering kali memukul sektor pangan global. Banyak wilayah konflik merupakan lumbung pangan dunia yang mengekspor komoditas dasar seperti gandum, jagung, dan bahan baku pupuk.

Hambatan pada jalur pelayaran strategis akibat blokade atau ancaman keamanan memaksa perusahaan logistik mencari rute alternatif yang lebih jauh, yang pada akhirnya menaikkan biaya pengapalan (freight rates) secara drastis.

Ketika biaya logistik dan bahan baku pangan melonjak, negara-negara pengimpor net akan mengalami imported inflation, di mana harga barang-barang konsumsi di dalam negeri naik bukan karena peningkatan permintaan domestik, melainkan karena mahalnya harga barang dari luar negeri.

Kebijakan Proteksionisme dan Ketegangan Moneter

Dampak sekunder dari konflik internasional adalah lahirnya kebijakan ekonomi yang bersifat proteksionis dari berbagai negara. Demi mengamankan pasokan dalam negeri, negara-negara sering kali menerapkan pembatasan ekspor pangan atau energi.

Di sisi lain, penggunaan sanksi ekonomi dan pembekuan aset keuangan antarnegara yang berkonflik menciptakan fragmentasi perdagangan global. Praktik ini memaksa rantai pasok bergeser dari prinsip efisiensi biaya (offshoring) menjadi prinsip keamanan geopolitik (friend-shoring), yang secara struktural membuat biaya produksi global menjadi lebih mahal dalam jangka panjang.

Menghadapi tekanan inflasi yang tinggi akibat konflik, bank-bank sentral di seluruh dunia biasanya akan merespons dengan kebijakan moneter kontraktif, yakni menaikkan suku bunga acuan secara agresif untuk meredam ekspektasi inflasi. Langkah ini berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan memicu fluktuasi tajam di pasar mata uang.

Pada kondisi pasar yang penuh ketidakpastian dan bergerak sangat cepat ini, para pelaku ekonomi dan investor membutuhkan infrastruktur perdagangan yang stabil dan transparan untuk melindungi nilai aset mereka dari risiko penurunan daya beli uang.

Kelola Risiko Portofolio Anda Bersama KVB Futures

Dinamika inflasi global yang dipicu oleh konflik internasional menuntut para pelaku pasar untuk lebih jeli dalam mengelola risiko dan mencari instrumen pelindung nilai (hedging). KVB Futures hadir untuk menyediakan lingkungan perdagangan dengan stabilitas tinggi dan dukungan teknologi eksekusi mutakhir, memungkinkan Anda untuk mengakses dan bertransaksi di pasar global secara profesional dan aman.

Kami berkomitmen untuk mendampingi setiap langkah finansial Anda dengan menyediakan layanan yang transparan demi menjaga ketahanan portofolio Anda di tengah ketidakpastian geopolitik.

Seluruh fitur dan infrastruktur digital kami dirancang khusus untuk memenuhi ekspektasi para trader yang mengutamakan kecepatan, akurasi, dan keamanan data di setiap kondisi pasar.

Anda dapat mengeksplorasi berbagai keunggulan produk dan layanan perdagangan berjangka kami dengan mengunjungi halaman Broker trading Futures KVB Futures.

Untuk segera mengambil langkah profesional dalam mengamankan modal dan memanfaatkan peluang di tengah dinamika ekonomi dunia, silakan melakukan pendaftaran melalui tautan resmi Registrasi KVB Futures.

Kelompok IV BP MPR Gelar FGD, Bahas Ketahanan Ekonomi Nasional

Tue, 26 May 2026 09:38:41 +0700

SERUMPUN.ID - Jakarta - Di tengah pelemahan rupiah yang menembus level terendah sepanjang sejarah, Kelompok IV Badan Pengkajian (BP) MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional: Implikasi Moneter, Implementasi Fiskal, dan Kesejahteraan Sosial' di Depok, Senin (25/5).
FGD ini merupakan bagian dari Kajian Komprehensif UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya, khususnya terkait sistem keuangan negara, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dengan fokus membaca pelemahan rupiah bukan sekadar sebagai gejolak pasar, melainkan sebagai ujian bagi desain konstitusi dan kelembagaan Indonesia.

Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring menyampaikan bahwa tema ini diangkat karena depresiasi rupiah kini menjadi perhatian luas, dari forum akademik hingga perbincangan akar rumput. Menurutnya, pelemahan nilai tukar bukan sekadar persoalan teknis Bank Indonesia (BI), tetapi sinyal seberapa tangguh fondasi perekonomian nasional dan seberapa siap negara menjaga stabilitas harga, ruang fiskal, dunia usaha, serta daya beli masyarakat.

"Negara harus memiliki mekanisme yang jelas dan terencana untuk menghadapi situasi moneter dan perekonomian yang sulit, sehingga tidak selalu berada dalam posisi reaktif ketika tekanan global datang," ungkap Tifatul dalam keterangannya, Selasa (26/5/2025).

Sebagai narasumber, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Dr. Banu Muhammad Haidlir memaparkan bahwa depresiasi rupiah saat ini layak disebut sebagai 'stress test konstitusional'.

Dalam paparannya, Banu menunjukkan bagaimana rupiah melemah dari sekitar Rp 15.399 per dolar AS di akhir 2023 menjadi sekitar Rp 17.670 pada 22 Mei 2026, atau erosi nilai tukar hampir 15 persen dalam dua tahun.

"Pelemahan ini dipicu kombinasi eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak, kebijakan moneter global yang tetap ketat, dan arus keluar modal akibat 'rebalancing' indeks MSCI," jelasnya.

Banu menegaskan, pertanyaan utama bagi MPR adalah apakah Pasal 23 (keuangan negara), Pasal 33 (perekonomian nasional), dan Pasal 34 (kesejahteraan sosial) telah cukup kuat dan operasional untuk menghadapi guncangan seperti ini.

Dari sisi kebijakan, Banu menjelaskan bahwa BI terjebak dalam dilema trilemma moneter, yaitu menjaga stabilitas kurs, membuka mobilitas modal, dan mempertahankan independensi suku bunga secara bersamaan. BI akhirnya menaikkan suku bunga ke 5,25 persen, memperketat pembelian dolar tunai, dan menjalankan enam lapis pertahanan di pasar keuangan.

Namun, lanjut Banu, langkah ini dibayar dengan terkikisnya cadangan devisa hampir 10 miliar dolar AS dalam empat bulan dan pemangkasan outlook Indonesia menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat global.

"Di sisi fiskal, APBN kuartal I-2026 menunjukkan belanja tumbuh tiga kali lebih cepat dari pendapatan, defisit sudah mendekati 1 persen PDB, dan utang pemerintah mencapai sekitar 40,75 persen PDB dengan beban bunga yang menghabiskan hampir seperlima pendapatan negara," katanya.

Banu juga mengingatkan bahwa di balik angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada kuartal I-2026, terdapat masalah struktur yang serius. Pertumbuhan tersebut sangat ditopang lonjakan konsumsi pemerintah, sementara produktivitas rendah dan kelas menengah justru menyusut sekitar 10,6 juta jiwa dalam enam tahun terakhir.

"Dalam kondisi seperti ini, pelemahan rupiah menjadi pukulan berlapis bagi rumah tangga rentan melalui kenaikan harga pangan berbasis impor, biaya kesehatan, serta risiko PHK di sektor manufaktur padat karya. Bagi MPR, gambaran ini menjadi dasar penting untuk mengkaji kembali bagaimana negara menerjemahkan mandat keadilan sosial dan kesejahteraan dalam kebijakan nyata ketika krisis datang," terangnya.

Dari perspektif eksternal dan struktural, Yusuf Wibisono dari Nextpolicy menyoroti bahwa pelemahan rupiah hari ini terjadi di tengah periode panjang surplus neraca perdagangan dan cadangan devisa yang relatif tinggi.

"Hal ini menunjukkan bahwa akar masalah berada pada struktur ekonomi yang masih dangkal dan ketergantungan tinggi pada ekspor komoditas primer serta impor strategis, mulai dari pangan hingga barang modal," tuturnya.

Yusuf menekankan, selama Indonesia masih mengandalkan ekspor bahan mentah dan impor produk bernilai tambah tinggi, setiap gejolak global akan kembali menekan rupiah dan menggerus daya beli rakyat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menekankan dimensi risiko global dan sosial. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia berpotensi memperlebar defisit fiskal dan menambah tekanan inflasi, sementara perlambatan ekonomi global menekan ekspor dan meningkatkan 'imported inflation'.

"Bagi pelaku usaha dan pekerja, kondisi ini berarti biaya produksi yang lebih tinggi, ancaman PHK, dan melemahnya daya beli. Bagi rumah tangga miskin, pelemahan rupiah akan cepat terasa di meja makan dan akses layanan kesehatan," jelasnya.

Karena itu, menurut Esther, fokus kebijakan ke depan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi memperkuat kualitas pertumbuhan, ketahanan pangan, pendalaman pasar keuangan, dan pengurangan ketergantungan pada impor strategis.

Dari sisi kelembagaan, MPR RI melalui Badan Pengkajian melihat situasi ini sebagai momentum penting untuk memperdalam kajian ketatanegaraan di bidang keuangan negara dan perekonomian. Depresiasi rupiah yang terjadi secara beruntun membuka ruang refleksi apakah desain pasal-pasal konstitusi tentang keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan sosial sudah cukup memberi panduan dan batasan bagi kebijakan ketika negara menghadapi tekanan global dan krisis berkepanjangan.

Dalam FGD ini, mengemuka sejumlah gagasan, antara lain perlunya norma ketahanan fiskal 'fiscal resilience' di Pasal 23, penguatan independensi otoritas moneter di tingkat konstitusi, serta klausul minimum belanja perlindungan sosial di Pasal 34 yang tidak boleh dipotong dalam kondisi tekanan fiskal.

Di akhir paparannya, para narasumber berharap MPR tidak berhenti di tataran norma, tetapi juga menyentuh tata kelola kebijakan sehari-hari. Diusulkan, misalnya, agar UU Keuangan Negara dimutakhirkan dengan mekanisme 'automatic stabilizer' bagi belanja sosial ketika terjadi shock eksternal, dan agar UU Bank Indonesia menegaskan stabilitas nilai tukar sebagai mandat yang setara dengan pengendalian inflasi.

Mereka juga mengingatkan pentingnya memastikan bahwa konsolidasi fiskal tidak dilakukan dengan memangkas belanja sosial untuk kelompok rentan, tetapi melalui peningkatan kualitas belanja dan penguatan basis penerimaan.

Penutup, dikemukakan bahwa depresiasi rupiah saat ini adalah ujian nyata bagi ketangguhan sistem ketatanegaraan Indonesia. Gejolak nilai tukar mengungkap bagaimana instrumen moneter, fiskal, struktur ekonomi, dan perlindungan sosial saling terkait dan berbatas pada satu hal yang sama, yakni kemampuan negara menjalankan amanat konstitusi di tengah krisis dan eskalasi geopolitik.

Ke depan, hasil kajian dan rekomendasi FGD ini akan disarikan Badan Pengkajian MPR RI sebagai bahan untuk memperkuat arah kebijakan dan, bila diperlukan, penyempurnaan pengaturan di tingkat konstitusi maupun undang-undang, agar negara lebih siap menghadapi guncangan serupa di masa mendatang.

Sebagai informasi, turut hadir Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI pada FGD tersebut, yaitu Darmadi Durianto (Fraksi PDI Perjuangan), Heri Gunawan (Fraksi Gerindra), Ida Fauziyah (Fraksi PKB), Guntur Sasono (Fraksi Demokrat), Yance Samonsabra (Kelompok DPD), Soelarso (Kelompok DPD), dan Jyalika Maharani (Kelompok DPD). Mereka mengikuti secara saksama pemaparan para narasumber dan memberikan pandangan strategis dari perspektif kelembagaan MPR.

Pemberdayaan Daerah Kunci Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Mon, 25 May 2026 09:33:03 +0700

SERUMPUN.ID - Jakarta, Pemerintah terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor jasa keuangan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, pengembangan ekonomi daerah dinilai menjadi kunci penting dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan antarwilayah.

“Kita memiliki target besar menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen. Untuk mencapai target tersebut, daerah harus terus didorong karena pertumbuhan nasional pada dasarnya merupakan agregasi dari pertumbuhan daerah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menko Airlangga menyampaikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap solid, baik dari sisi korporasi maupun perekonomian secara umum.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa inflasi nasional saat ini terjaga pada level 2,4 persen dengan depresiasi rupiah sekitar 2,6 persen, jauh lebih baik dibandingkan beberapa periode tekanan ekonomi sebelumnya.

Selain itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah terus memperkuat sektor UMKM sebagai penopang utama perekonomian daerah. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dialokasikan sekitar Rp300 triliun dinilai mampu mendorong peningkatan kapasitas UMKM hingga sekitar 34 persen serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18–27 persen. Hingga April 2026, realisasi penyaluran KUR tercatat mencapai sekitar Rp111 triliun melalui berbagai skema pembiayaan.

Menko Airlangga menambahkan bahwa apabila integrasi ekonomi digital ASEAN berjalan optimal, potensi ekonomi digital kawasan ASEAN dapat mencapai USD2 triliun dan Indonesia berpotensi memperoleh sekitar USD600 miliar dari nilai tersebut.

Pada tahap awal, sebanyak seribu peserta telah mengikuti pelatihan dengan jumlah pendaftar mencapai sekitar 4.500 orang. Selain pengembangan SDM, Pemerintah juga akan mendorong daerah-daerah yang memiliki potensi silika untuk mengembangkan hilirisasi berbasis silika sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri semikonduktor nasional.

Pengembangan Ekonomi Daerah Kunci Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Mon, 25 May 2026 09:30:07 +0700

SERUMPUN.ID - Pengembangan Ekonomi Daerah Kunci Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional Jakarta, 25 Mei 2026

Pemerintah terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor jasa keuangan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, pengembangan ekonomi daerah dinilai menjadi kunci penting dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan antarwilayah.

“Kita memiliki target besar menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk mencapai target tersebut, daerah harus terus didorong karena pertumbuhan nasional pada dasarnya merupakan agregasi dari pertumbuhan daerah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” di Jakarta, Senin (25/05).

Menko Airlangga menyampaikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap solid, baik dari sisi korporasi maupun perekonomian secara umum. Menko Airlangga menjelaskan bahwa inflasi nasional saat ini terjaga pada level 2,4% dengan depresiasi rupiah sekitar 2,6%, jauh lebih baik dibandingkan beberapa periode tekanan ekonomi sebelumnya.

Selain itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah terus memperkuat sektor UMKM sebagai penopang utama perekonomian daerah. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dialokasikan sekitar Rp300 triliun dinilai mampu mendorong peningkatan kapasitas UMKM hingga sekitar 34% serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18–27%. Hingga April 2026, realisasi penyaluran KUR tercatat mencapai sekitar Rp111 triliun melalui berbagai skema pembiayaan.

Pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekonomi digital melalui kolaborasi bersama Pemerintah Daerah. Saat ini, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD150 miliar dan berpotensi meningkat menjadi USD400 miliar pada tahun 2030. Menko Airlangga menambahkan bahwa apabila integrasi ekonomi digital ASEAN berjalan optimal, potensi ekonomi digital kawasan ASEAN dapat mencapai USD2 triliun dan Indonesia berpotensi memperoleh sekitar USD600 miliar dari nilai tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan perkembangan program pengembangan industri semikonduktor nasional. Pemerintah menargetkan pelatihan bagi 15 ribu talenta semikonduktor dalam tiga tahun ke depan. Pada tahap awal, sebanyak seribu peserta telah mengikuti pelatihan dengan jumlah pendaftar mencapai sekitar 4.500 orang. Selain pengembangan SDM, Pemerintah juga akan mendorong daerah-daerah yang memiliki potensi silika untuk mengembangkan hilirisasi berbasis silika sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri semikonduktor nasional.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya yakni Ketua dan Wakil Komisi XI DPR RI, Ketua dan Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi/Kabupaten/Kota, para Kepala OJK Daerah, asosiasi lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait.

Kajian LAPI ITB Ungkap Dampak Konektivitas Digital terhadap Ekonomi Nasional

Mon, 25 May 2026 09:23:21 +0700

SERUMPUN.ID - JAKARTA - PT LAPI ITB merilis hasil kajian terbaru mengenai dampak sosial-ekonomi konektivitas digital di Indonesia.

Kajian tersebut menunjukkan Telkomsel memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, hingga pemerataan akses layanan digital nasional.

Kajian dilakukan menggunakan kombinasi analisis data ekonomi, model regresi, dan survei lapangan terhadap pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama PT LAPI ITB Yusmar Anggadinata, mengatakan konektivitas digital kini telah berkembang melampaui fungsi dasar sebagai sarana komunikasi.

“Konektivitas tidak lagi hanya dipandang sebagai layanan, tetapi sebagai infrastruktur ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung dengan produktivitas, inklusi, dan pertumbuhan sosial-ekonomi di berbagai daerah,” ujar Yusmar, dalam keterangannya, Senin (25/5).

Berdasarkan hasil kajian, pembangunan infrastruktur Telkomsel dinilai memiliki hubungan langsung dengan peningkatan aktivitas ekonomi regional.

Setiap penambahan satu BTS diperkirakan berkorelasi dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp76,19 miliar.

Selain itu, peningkatan penggunaan data sebesar 1 petabyte diperkirakan berkorelasi terhadap peningkatan PDRB sebesar Rp9,44 miliar. Kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan negara pada 2024 juga diperkirakan mencapai Rp36,97 triliun.

Kajian tersebut juga menyoroti dampak digitalisasi terhadap UMKM, khususnya di wilayah nonperkotaan. Berdasarkan hasil survei, adopsi layanan digital berkorelasi dengan peningkatan omzet usaha rata-rata hingga 32 persen.

Tingkat kepuasan pengguna layanan digital di kalangan UMKM juga tercatat mencapai 92 persen. Temuan ini menunjukkan konektivitas digital berperan sebagai katalis dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha lokal.

Dalam aspek pemerataan akses, kajian mencatat sekitar 92,4 persen BTS program BAKTI di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hingga 2024 didukung kontribusi operator nasional melalui skema Universal Service Obligation (USO).

Tenaga Ahli Utama PT LAPI ITB, Ian Josef Matheus Edward, menegaskan hasil kajian tersebut merupakan estimasi berdasarkan metodologi tertentu dan tidak dimaksudkan untuk mengatribusikan seluruh dampak ekonomi kepada satu pelaku industri.

Kajian juga tidak membandingkan antaroperator, melainkan fokus pada peran konektivitas dalam mendukung pembangunan nasional.