SERUMPUN. ID - Menguatnya perbincangan publik mengenai kemungkinan perubahan posisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu disikapi secara hati-hati dan berbasis konstitusi. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan menegaskan bahwa menempatkan Polri secara langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan desain ketatanegaraan yang sah, rasional, dan relevan dengan semangat reformasi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan arah yang jelas mengenai fungsi dan kedudukan Polri sebagai instrumen negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga negara. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan pertanggungjawaban Polri langsung kepada Presiden.
Dalam kerangka negara hukum, konstruksi ini bertujuan memastikan kesatuan komando nasional sekaligus mencegah Polri terseret ke dalam kepentingan sektoral birokrasi. Kepolisian harus memiliki ruang kerja yang independen agar mampu menjalankan tugas penegakan hukum secara objektif, profesional, dan bertanggung jawab kepada kepentingan publik, bukan kepada kepentingan administratif tertentu.
Sebagai warga negara Indonesia, saya menyaksikan dan merasakan langsung bagaimana Polri hadir dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memberikan pelayanan tanpa membedakan latar belakang warga. Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Polri terus melakukan pembenahan internal dan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat.
Pada tingkat daerah, kehadiran Polres Indragiri Hilir menunjukkan peran strategis kepolisian dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Respons terhadap pengaduan masyarakat, upaya pencegahan gangguan kamtibmas, serta keterlibatan aktif dalam dinamika sosial menjadi indikator penting bahwa fungsi kepolisian berjalan sebagaimana mestinya.
Kami meyakini bahwa kolaborasi yang kuat antara Polri, pemerintah, dan masyarakat sipil merupakan fondasi utama bagi terwujudnya stabilitas nasional dan kemajuan daerah. Namun demikian, kejelasan struktur kelembagaan harus selalu dibarengi dengan komitmen reformasi berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparat.
Secara khusus, kami menyampaikan penghargaan kepada Polres Indragiri Hilir atas pengabdian dan kerja kerasnya dalam menjaga keamanan wilayah. Harapan kami, Polri, terutama Polres Inhil, terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan, dan senantiasa hadir sebagai pelindung serta pengayom masyarakat.
Bagi HMI Cabang Tembilahan, mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi arah reformasi, memperkuat supremasi hukum, serta meneguhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
