Hari Kebangkitan Nasional dan Kolonialisme Ekonomi Modern Generasi Muda

SERUMPUN.ID - MOMENTUM 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni sejarah tentang lahirnya kesadaran kebangsaan.

Namun, juga refleksi tentang bagaimana generasi muda hari ini menghadapi bentuk “penjajahan” baru yang jauh lebih kompleks: tekanan ekonomi global, mahalnya biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, hingga semakin sulitnya memiliki rumah layak.

Jika generasi awal abad ke-20 berjuang melawan kolonialisme fisik, maka Gen Z dan Milenial hari ini sedang berhadapan dengan kolonialisme ekonomi modern yang bekerja melalui inflasi, ketimpangan aset, dominasi pasar global, dan stagnasi pendapatan.

Kebangkitan nasional di era sekarang tidak cukup dimaknai dengan slogan optimisme kosong. Kebangkitan generasi muda harus diwujudkan dalam kemampuan membangun daya tahan ekonomi, meningkatkan kualitas keterampilan, serta keberanian keluar dari pola pikir pasif yang hanya menunggu keadaan membaik.

Tantangan hidup ke depan tidak akan semakin ringan. Harga energi dunia sangat fluktuatif, perang dagang terus berlangsung, ancaman resesi global belum sepenuhnya hilang, sementara kompetisi tenaga kerja semakin ketat akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan.

Dalam situasi seperti itu, generasi muda dipaksa untuk lebih adaptif dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Bagi banyak generasi muda Indonesia hari ini, membeli rumah bukan lagi sekadar target finansial, melainkan kemewahan psikologis.

Rumah yang dulu dianggap simbol kedewasaan dan stabilitas hidup, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang terasa jauh, mahal, dan nyaris mustahil dijangkau.

Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, tekanan ekonomi global, serta gaji pekerja muda yang bergerak lambat, mimpi memiliki hunian layak berubah menjadi kecemasan kolektif.

Situasi ini semakin diperburuk oleh pelemahan rupiah yang mulai menghantam sektor properti nasional.

Sejumlah pengembang mengakui bahwa penjualan properti komersial dan sewa mengalami penurunan akibat daya beli masyarakat yang melemah.

Ketika nilai tukar rupiah tertekan, biaya impor bahan bangunan naik, suku bunga berpotensi meningkat, dan harga rumah ikut terdorong naik. Pada saat yang sama, pendapatan pekerja muda tidak naik dengan kecepatan yang sama.

Di sinilah paradoks generasi muda muncul secara telanjang, yaitu mereka hidup di era teknologi paling maju, tetapi menghadapi akses kepemilikan rumah yang justru semakin terjepit.

Kenaikan harga minyak dunia bukan sekadar isu geopolitik yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ketika harga minyak naik akibat perang, konflik Timur Tengah, atau perang tarif antarnegara besar, efeknya merambat cepat ke biaya logistik, transportasi, pangan, hingga tarif listrik. Semua itu akhirnya menekan biaya hidup masyarakat urban.

Bagi Gen Z dan Milenial, tekanan tersebut terasa berlapis. Mereka menghadapi tiga beban sekaligus: biaya hidup yang terus meningkat, harga properti melesat, dan pasar kerja yang tidak memberikan kenaikan pendapatan signifikan.

Secara ekonomi, kelompok muda saat ini menghadapi apa yang disebut “compressed middle class trap”, yaitu kondisi ketika pendapatan nominal naik sangat lambat, tetapi pengeluaran dasar melonjak cepat. Akibatnya, ruang untuk menabung semakin sempit.

Banyak pekerja muda di kota besar menghabiskan lebih dari 60 persen penghasilannya hanya untuk biaya hidup dasar dan sewa tempat tinggal. Artinya, kemampuan mengumpulkan uang muka rumah menjadi sangat terbatas.

Masalahnya bukan semata-mata soal gaya hidup konsumtif seperti yang sering dituduhkan kepada generasi muda. Bahkan jika mereka hidup hemat sekalipun, struktur ekonominya memang belum berpihak.

Gaji Tidak Mengejar Harga Rumah

Mari melihat realitas secara lebih konkret. Penelitian mengenai keterjangkauan rumah bagi Gen Z di wilayah Jakarta menunjukkan bahwa kenaikan harga properti di Indonesia pernah mencapai sekitar 17 persen per tahun, sedangkan kenaikan rata-rata upah hanya sekitar 10 persen.

Jurang ini menciptakan ketimpangan struktural yang terus melebar dari tahun ke tahun.

Di Jabodetabek, rumah sederhana di kawasan penyangga kini banyak berada pada kisaran Rp 500 juta hingga Rp 800 juta. Sementara itu, rata-rata gaji pekerja muda berada di kisaran Rp 3 juta – Rp 8 juta per bulan.

Pada 2021, rata-rata gaji pekerja muda Rp 4 juta per bulan, harga rumah sedehana Rp 350 juta, dan rasio harga rumah/income 7,2 kali.

Lalu pada 2025, rata-rata gaji Rp 5,3 juta per bulan, harga rumah sederhana Rp 650 juta, dan ratio harga rumah/income mencapai 10,2 kali.

Data tersebut menunjukkan satu hal penting: kenaikan pendapatan kalah cepat dibandingkan dengan kenaikan harga rumah.

Dalam standar internasional, rasio harga rumah yang sehat biasanya sekitar 3–5 kali pendapatan tahunan. Ketika rasio sudah menembus 8–10 kali, kepemilikan rumah mulai menjadi tidak terjangkau bagi kelas pekerja biasa.

Jakarta bahkan disebut memiliki rasio harga rumah terhadap pendapatan sekitar 10,3 kali, lebih tinggi dibandingkan dengan Kuala Lumpur maupun Singapura.

Artinya, masalah ini bukan sekadar soal malas bekerja atau kurang menabung. Ada persoalan struktural dalam ekonomi perkotaan modern. Apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya adalah bagian dari krisis global generasi muda.

Di Korea Selatan, harga apartemen di Seoul pernah tercatat melonjak lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan selama satu dekade terakhir.

Banyak anak muda akhirnya menunda pernikahan karena merasa mustahil untuk membeli rumah.

Di Jepang, generasi muda menghadapi fenomena “working poor”, yakni pekerja penuh waktu tetapi tetap kesulitan hidup layak akibat stagnasi upah dan mahalnya kota-kota besar.

Di Inggris dan Jerman, muncul istilah “generation rent”, yaitu generasi yang diperkirakan akan menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai penyewa rumah, bukan pemilik rumah.

Sementara di Amerika Serikat, survei menunjukkan banyak Milenial dan Gen Z masih tinggal bersama orang tua hingga usia 30-an karena harga rumah dan suku bunga kredit terlalu tinggi.

Fenomena global ini memperlihatkan satu pola: ketika ekonomi dunia dipenuhi ketidakpastian, generasi muda menjadi kelompok paling rentan menerima dampaknya.

Mereka masuk pasar kerja saat ekonomi sedang melambat, menghadapi kontrak kerja fleksibel tanpa kepastian, dan terbebani biaya hidup kota yang semakin mahal.

Gaya Hidup atau Sistem yang Bermasalah?

Sering muncul kritik bahwa Gen Z terlalu konsumtif, terlalu banyak nongkrong di kafe, membeli gadget, atau mengikuti tren media sosial.

Kritik ini sebagian ada benarnya, tetapi terlalu dangkal jika dijadikan penjelasan utama. Fakta ekonominya jauh lebih kompleks.

Jika seluruh penghasilan habis untuk makan, transportasi, sewa kos, cicilan kendaraan, dan biaya kesehatan, maka ruang menabung menjadi sangat kecil. Bahkan, disiplin finansial yang ketat belum menjamin kemampuan untuk mengejar inflasi harga properti.

Di sisi lain, pola kerja modern juga berubah. Banyak Gen Z bekerja di sektor gig economy, freelance, atau kontrak jangka pendek. Pendapatan mereka tidak stabil.

Akibatnya, akses terhadap kredit perumahan juga lebih sulit karena bank membutuhkan kepastian penghasilan tetap.

Dengan kata lain, sistem ekonominya memang sedang bergerak ke arah yang membuat kepemilikan rumah semakin eksklusif dan sulit terjangkau.

Apa yang bisa dilakukan Gen Z?

Ini barangkali terkesan klise, tapi cukup realistis bagi Gen Z untuk mengurangi tekanan ekonomi yang menghimpit.

Pertama, tidak semua orang harus langsung membeli rumah di pusat kota. Banyak generasi muda di negara maju mulai mempertimbangkan kota satelit, hunian mikro, atau konsep co-living sebagai transisi awal.

Kedua, masalah utama hari ini bukan sekadar pengeluaran besar, tetapi pendapatan yang terlalu rendah dibandingkan dengan biaya hidup.

Karena itu, investasi keterampilan menjadi penting: digital skill, AI, bahasa asing, data analysis, hingga entrepreneurship berbasis teknologi.

Ketiga, mengurangi penggunaan paylater, kartu kredit, dan cicilan gaya hidup dapat menggerus kemampuan finansial jangka panjang. Banyak anak muda terlihat “baik-baik saja” secara visual di media sosial, tetapi sebenarnya hidup dari utang konsumsi.

Keempat, rumah tidak selalu harus menjadi aset pertama. Dalam situasi ekonomi berat, memiliki dana darurat, investasi produktif, atau bisnis kecil kadang lebih rasional dibandingkan dengan memaksakan cicilan rumah yang melampaui kemampuan.

Namun, di sisi lain, negara juga tidak boleh hanya menjadikan anak muda sebagai “mesin produktivitas” tanpa memberikan ruang hidup yang layak.

Kebangkitan nasional yang sejati justru diuji dari seberapa jauh negara mampu memastikan generasi mudanya memiliki harapan terhadap masa depan.

Sebab bangsa yang sehat bukan hanya bangsa dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi bangsa yang memungkinkan anak mudanya bekerja dengan layak, membeli rumah dengan masuk akal, membangun keluarga tanpa rasa takut secara finansial, dan hidup tanpa dihantui kecemasan ekonomi berkepanjangan.

Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei seharusnya menjadi alarm sosial sekaligus titik refleksi bersama. Generasi muda memang harus bangkit, tetapi kebangkitan itu tidak boleh berjalan sendirian.

Dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pemerintah perlu membangun ekosistem ekonomi yang lebih adil bagi kelompok muda.

Jika tidak, maka Indonesia berisiko memiliki generasi yang produktif secara usia, tetapi rapuh secara ekonomi.

Dan ketika rasa percaya generasi muda terhadap masa depan mulai runtuh, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya daya beli masyarakat, melainkan daya tahan bangsa itu sendiri.

Dan ketika generasi mulai kehilangan harapan untuk memiliki tempat tinggal layak, sesungguhnya yang sedang retak bukan hanya pasar properti, tetapi juga rasa percaya terhadap masa depan bangsa sendiri.