Komunikasi Politik Pemerintah Tak Boleh Jatuh Pada Populisme dan Menyederhanakan Masalah

SERUMPUN.ID - JAKARTA– Akademisi Komunikasi Politik FISIP Universitas Brawijaya, Dr Verdy Firmantoro, mengataka bila dikaji secara mendasar komunikasi politik pemerintah tidak boleh jatuh pada populisme. Sebab bila ini dilakukan maka yang kemudian terkesan ke publik pemerintah hanya sekedar menyederhanakan masalah dan tak peduli pada kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

‘’Bila itu selalu dilakukan maka risikonya komunikasi politiknya pun serius. Publik atau masyarakat akan menjadi merasa diabaikan karena pemerintah malah mengabaikan kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat. Komunikasi politik dengan menggunakan isu populisme berisiko besar untuk jatuh pada situasi seperti itu. Sekali lagi, melakukan komumikasi politik dengan penyederhanaan pesan, berisiko dianggap mengabaikan realitas sosial,’’ kata Verdi kepada KBA News, Senin, 18 Mei 2026.

Verdy lebih lanjut mengingatkan pada era komunikasi digital saat ini pasti akan membuat masyarakat menjadi semakin kritis. Hal ini katena mereka memiliki akses informasi yang luas, dan bisa diakses atau bersifat seketika.

Akibatnya, bila logika komunikasi elite dianggap tidak selaras dengan logika publik,  maka ini hanya akan memunculkan situasi ‘distrust’ atau tidak kepercayaan. Selanjutnya, publik kemudian menganggap kebijakan publik menjadi tidak substansif.

“Dalam perspektif komunikasi politik, ada tiga hal yang penting saat negara menghadapi tekanan ekonomi, yakni kejujuran, empati, dan arah kebijakan. Nah ketiga hal ini jangan sampai diabaikan,’’ ujarnya.

Apa ketiga hal itu? Verdy menyatakan pada hal pertama, yakni komunikasi politik  harus berdasarkan kejujuran. Ini diperlukan dan penting agar publik merasa pemerintah tidak menutupi situasi. “Lalu hal kedua, yakni ada empati. Yang ini menjadi penting agar masyarakat merasa dipahami. Sedangkan pada hal ketiga, arah kebijakan: maka arah kebijakan itu penting agar publik yakin negara memiliki kontrol atas keadaan

Menurutnya, pada di era digital seperti sekarang, memang satu kalimat pejabat bisa memengaruhi persepsi publik lebih cepat daripada data ekonomi itu sendiri. Maka pada intinya, komunikasi pemerintah yang efektif bukan komunikasi yang sekadar mengatakan ‘semua baik-baik saja’, tetapi komunikasi yang mampu membuat publik merasa negara memahami masalah, menjelaskan situasi secara rasional, dan menunjukkan langkah konkret yang sedang dilakukan.

‘’Dalam perspektif komunikasi politik itu pada saat ini contohnya pada problem komunikasi pemerintah dalam isu kurs rupiah terhadap dolar AS hari. Apa yang dikatakan pejabat publik pada soal ini adalah kecenderungan menyederhanakan persoalan ekonomi yang sebenarnya kompleks. Memang narasi pejabat soal kurs rupiah yang terlalu simplistis itu mungkin dimaksudkan untuk menenangkan publik, tetapi justru bisa dibaca sebagai bentuk kurangnya sensitivitas terhadap keresahan masyarakat,’’ kata Verdy.

Di era digital komunikasi politik pemerintah  harus penuh empati

Verdi menegaskan, pada  era digital ini publik memang tidak hanya mendengar pernyataan para pejabat, tetapi juga membandingkannya dengan realitas yang mereka rasakan sehari-hari. Ketika komunikasi elite tidak selaras dengan pengalaman sosial masyarakat, maka yang muncul bukan rasa tenang, melainkan keresahan.

“Idealnya, komunikasi pemerintah dalam situasi ekonomi yang sensitif ini tidak berhenti pada narasi normatif atau sekadar membuat optimism statement. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa negara memahami masalah, memiliki arah kebijakan yang jelas, dan mampu menjelaskan solusi yang diambil,’’ ungkap Verdy.

Cara keluar dari jebakan komunikasi politik populisme

Melihat kenyataan itu, Verdy berharap agar mulai sekarang ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, pejabat publik perlu lebih disiplin dalam komunikasi publik apalagi terkait isu-isu ekonomi yang cukup menjadi perhatian masyarakat. Ini karena satu pernyataan saat ini dapat menjadi sinyal politik sekaligus sinyal pasar yang lebih kompleks.

Kedua, pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih empati, bukan sekadar yang penting ada pernyataan. Ketiga, komunikasi antar para pejabat juga harus lebih konsisten agar publik tidak menangkap kesan negara sedang gamang menghadapi situasi.

“Yang lebih penting lagi, dalam komunikasi politik, publik lebih percaya pada komunikasi yang rasional dan empati dibanding komunikasi yang terkesan mengecilkan persoalan. Karena itu, tantangan pemerintah hari ini bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjaga kredibilitas komunikasinya sendiri,’’ tandas Verdy Firmantoro. (kbaI