Siasati Tekanan Fiskal, Bupati Siak Amankan Rp65 Miliar Dana Pusat untuk Infrastruktur Jalan

Siasati Tekanan Fiskal, Bupati Siak Amankan Rp65 Miliar Dana Pusat untuk Infrastruktur Jalan

SIAK – Tekanan fiskal yang membatasi kemampuan keuangan daerah tidak membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menghentikan pembangunan infrastruktur jalan. Berbagai sumber pendanaan terus diupayakan, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, APBD, CSR perusahaan hingga anggaran pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, mengatakan keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah daerah mencari berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat di pelosok dapat dipenuhi secara bertahap.

"Tekanan fiskal yang terjadi tak membuat kita menyerah. Anggaran yang ada dari DBH Sawit dimanfaatkan semaksimal mungkin, salah satunya melanjutkan peningkatan jalan hampir 1 kilometer di ruas Siak-Tumang. Ini melanjutkan pengerjaan tahun lalu dengan panjang yang hampir sama," kata Afni.

Selain ruas Siak-Tumang, peningkatan jalan juga dilakukan pada ruas Sawit Permai–Teluk Merbau di Kecamatan Dayun dan jalan poros Dusun Lubuk Miyam di wilayah Koto Gasib. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, total peningkatan jalan kabupaten yang bersumber dari DBH Sawit mencapai sekitar 6,577 kilometer.

Afni mengakui kebutuhan pembangunan akses jalan di Kabupaten Siak masih cukup besar, yakni lebih dari 130 kilometer. Karena itu, Pemkab Siak terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat melalui program IJD dengan berkoordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada 2026. Ruas Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan, jalur penghubung Perawang menuju Sungai Mandau, mendapatkan alokasi pembangunan jalan rigid beton sepanjang sekitar 1,1 kilometer dengan anggaran Rp15 miliar.

Tidak berhenti di situ, pada akhir tahun ini pembangunan di ruas yang sama kembali dilanjutkan dengan tambahan jalan rigid beton sepanjang 3,5 kilometer. Pekerjaan tersebut terbagi dalam dua segmen, yakni sepanjang 1,8 kilometer senilai Rp25,67 miliar dan 1,7 kilometer senilai Rp24,24 miliar.

"Artinya dalam setahun ini saja, Alhamdulillah kita dapat mengakses sekitar Rp65 miliar dana APBN untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Siak," ungkap Afni.

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Siak juga tetap melakukan pemeliharaan jalan melalui APBD. Dalam setahun terakhir, pemeliharaan telah dilakukan terhadap 152,30 kilometer jalan kabupaten secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, sekitar 30 kilometer jalan kabupaten ditingkatkan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Pemkab Siak bersama BPJN Riau juga tengah mengawal penanganan ruas strategis jalan nasional yang rawan banjir di kawasan Simpang Obor, lintas Siak–Tanjung Buton. Afni menyebutkan, solusi permanen berupa pembangunan jembatan kaki seribu direncanakan mulai dikerjakan tahun depan dengan pembiayaan dari APBN.

Namun, Afni menegaskan masih ada persoalan besar yang membatasi percepatan pembangunan infrastruktur di Siak, yakni belum dibayarkannya sebagian hak daerah dari DBH sumber daya alam oleh pemerintah pusat.

"Sebenarnya, jika hak Kabupaten Siak dari DBH Sumber Daya Alam yang masih terutang oleh pusat dibayar, Insyaallah akan banyak sekali jalan-jalan di pelosok Kabupaten Siak bisa terbangun. Kami terus berjuang agar pusat membayarkannya," ujarnya.

Bupati perempuan pertama di Siak itu menyebutkan, masih terdapat sekitar Rp460 miliar kewajiban kurang bayar DBH yang ditunggu Kabupaten Siak. Pemkab Siak akan terus memperjuangkan pembangunan ruas-ruas jalan lainnya melalui berbagai sumber pendanaan.

"Kami masih akan terus memperjuangkan ruas-ruas jalan kabupaten lainnya melalui segala sumber. Mohon bersabar dan mohon doanya," ucap Afni. 

Berita Lainnya

Index