.jpg)
SERUMPUN.ID - Pemerintah Indonesia melontarkan wacana penghapusan jurusan perkuliahan yang dianggap tidak relevan demi tembus target pertumbuhan ekonomi. BBC News Indonesia mewawancarai mahasiswa, alumni, serta akademisi untuk menjawab mengapa rancangan kebijakan ini dipandang bermasalah.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Badri Munir Sukoco, dalam kegiatan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Universitas Udayana, Bali, Sabtu (25/4).
Badri menegaskan keberadaan jurusan perkuliahan sebaiknya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dunia di masa depan.
"Nanti, mungkin, ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama, terkait dengan prodi-prodi [program studi] perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini," ucapnya.
Badri lalu mengklarifikasi bahwa penghentian program studi bukanlah satu-satunya opsi. Semua skenario, tambahnya, bakal dirumuskan secara komprehensif serta berbasis kajian.
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran, Profesor Arief Anshory Yusuf, mengungkapkan pangkal persoalannya tidak berhubungan dengan relevan atau tidaknya sebuah program studi, melainkan paradigma kampus yang menyelami arus "neoliberalisasi."
"Karena program studi itu terpaksa harus menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya sebab kesulitan mencari uang," tegasnya.
Sedangkan dosen ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati, memaparkan perguruan tinggi dituntut "balik modal" dengan menyuplai lulusan-lulusan siap kerja di industri sebab modal yang diperlukan untuk menembusnya tidak murah.
.jpg)
.jpg)
.jpg)