SERUMPUN.ID - Jakarta, Isu politik-hukum terkini Beritasatu.com, Kamis (7/4/2026), diawali dari lambannya penanganan kasus dugaan pencabulan santriwati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga polemik pengadaan sepatu program sekolah rakyat senilai Rp 27,5 miliar yang memicu kritik di parlemen.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai penanganan kasus dugaan pencabulan santriwati di Pati berjalan lambat. Padahal, proses penyidikan perkara tersebut telah dimulai sejak September 2024.
Kompolnas meminta aparat penegak hukum mempercepat penyelesaian kasus demi memberikan kepastian hukum bagi korban serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Pada sisi lain, DPR menyoroti pengadaan sepatu program sekolah rakyat dengan nilai anggaran mencapai Rp 27,5 miliar. Legislator meminta Kementerian Sosial membuka secara rinci spesifikasi barang, mekanisme pengadaan, hingga harga akhir kepada publik.
Desakan transparansi itu muncul untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran. DPR menilai keterbukaan informasi penting guna mencegah polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sorotan juga datang dari sektor kesehatan setelah meninggalnya seorang dokter internship di Jambi. Peristiwa tersebut mendorong DPR meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja tenaga kesehatan, terutama terkait jam kerja yang dinilai berlebihan.
Anggota DPR menilai beban kerja berlebih dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan tenaga medis maupun kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Evaluasi terhadap sistem pendidikan dan penempatan dokter internship dinilai mendesak dilakukan.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Penyidik mendalami dugaan aliran dana politik dalam perkara tersebut. KPK juga telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk memperluas pengusutan kasus.
Berikut lima isu-politik hukum terkini:
1. Polisi Lambat Tangani Laporan Pencabulan Santri di Pati
Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Arief Wicaksono Suditomo menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dia menilai Polresta Pati seharusnya bergerak lebih cepat setelah kasus tersebut naik ke tahap penyidikan sejak September 2024.
Arief mengaku setelah mencuatnya peristiwa ini pihaknya langsung menghubungi Polda Jateng, khususnya Polresta Pati. Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban pertama kali menglami kekerasan saat masih berusia 14 tahun saat dugaan tindak pidana terjadi.
Peristiwa pertama kali terjadi pada 2020, bahkan korban telah lupa. Namun, peristiwa terus terjadi hingga 2024 dan korban baru melapor kepada orang tua pada awal 2024. Selanjutnya, orang tua korban membawa korban ke rumah sakit di Pati sebelum membuat laporan polisi pada Juli 2024.
2. Polemik Harga Sepatu Sekolah Rakyat
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) transparan terkait pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat senilai Rp 27,5 miliar atau sekitar Rp 700.000 per pasang.
Menurut Ketut, polemik mengenai harga sepatu tersebut wajar muncul karena menyangkut penggunaan anggaran negara untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menyebut, jika benar per pasang sepatu seharga Rp 700.000 itu adalah kemungkinan pagu, bukan harga realisasi,
“Polemik ini harus dijawab dengan transparansi. Maka Kemensos harus menjelaskan secara rinci, yaitu spesifikasinya apa, mekanisme pengadaannya bagaimana, dan berapa harga akhirnya. Publik berhak tahu,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).
3. Dokter Internship Meninggal, Anggota DPR Desak Evaluasi Jam Kerja Nakes
Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem jam kerja tenaga kesehatan (nakes) setelah meninggalnya seorang dokter internship di Jambi yang diduga akibat kelelahan karena beban kerja berlebih.
Menurut Obon, kasus tersebut merupakan fenomena “gunung es” yang menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap kondisi kerja tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya di lingkungan rumah sakit.
“Kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi, tetapi kembali mencuat saat kasus di Rumah Sakit Dokter Kariadi terungkap. Artinya, persoalan mendasarnya belum benar-benar selesai,” kata Obon saat ditemui di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (7/5/2026).
4. KPK Bakal Usut Dugaan Keterlibatan Ida Fauziyah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dan mendalami dugaan uang hasil pemerasan dalam pengurusan sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) digunakan untuk membiayai kegiatan pencalegan DPR dari eks Menaker Ida Fauziyah pada 2024 lalu.
Disebutkan, Ida Fauziyah yang saat ini menjadi anggota DPR pernah meminta anak buahnya membiayai beberapa kegiatan di dapil DKI Jakarta II untuk pemenangan dirinya menuju Senayan.
Fakta tersebut disampaikan oleh terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 Kemenaker Irvian Bobby Mahendro dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Rabu (6/5/2026).
5. KPK Terbitkan Sprindik Baru pada Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara serta proyek preservasi jalan pada Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
Salah satu saksi yang dipanggil ialah eks anak buah Gubernur Sumut Bobby Nasution, yakni Topan Obaja Putra Ginting selaku mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut tahun 2025.
Pemeriksaan dilakukan seusai KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengembangkan perkara yang sebelumnya menjerat Topan Obaja Ginting dan pihak lainnya pada tahun lalu. “Pemeriksaan dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).