SERUMPUN.ID - Di banyak kampung pesisir Indonesia, air laut tidak lagi menunggu badai untuk masuk ke rumah warga. Ia datang perlahan, berulang, dan semakin berani. Banjir rob bukan lagi peristiwa insidental, melainkan kenyataan hidup yang dialami masyarakat pesisir dari barat hingga timur Indonesia, terutama sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026.
Penelusuran media nasional dan peringatan resmi BMKG menunjukkan bahwa banjir rob terjadi hampir merata di wilayah pesisir pulau-pulau besar Indonesia. Di Pulau Jawa, kawasan Pantai Utara mulai dari Banten, Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami genangan rob berulang. Di sejumlah titik, air laut bahkan masuk ke permukiman hampir setiap hari pada periode pasang maksimum.
Di Sumatera, banjir rob dilaporkan terjadi di pesisir Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Bangka Belitung. Air laut menggenangi rumah warga, pelabuhan rakyat, dan kawasan tambak. Di beberapa kampung pesisir, rob tidak lagi bersifat musiman, tetapi menjadi genangan yang menetap dan sulit surut.
Pulau Kalimantan juga mengalami kondisi serupa. Media melaporkan banjir rob di pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, terutama di wilayah muara sungai. Rob memperparah banjir sungai, mengganggu transportasi air, serta menghambat aktivitas ekonomi warga pesisir.
Di Sulawesi, pasang laut tinggi memicu rob di kampung nelayan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Aktivitas melaut terganggu, tambak terendam, dan permukiman pesisir harus menyesuaikan seluruh ritme kehidupan dengan jadwal pasang surut laut.
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara pun tidak luput. Rob dilaporkan terjadi di pesisir Bali, Lombok, Flores, hingga Nusa Tenggara Timur. Selain merendam permukiman warga, banjir rob juga berdampak pada ruang ekonomi pesisir, termasuk pariwisata dan usaha rakyat yang bergantung pada garis pantai.
Di kawasan Maluku dan Papua, banjir rob melanda kampung-kampung pesisir dan pulau-pulau kecil. Di wilayah ini, dampak rob terasa lebih berat karena keterbatasan infrastruktur, akses logistik, dan layanan dasar. Ketika laut masuk ke rumah, pilihan warga nyaris tidak ada.
Bagi masyarakat pesisir, banjir rob bukan sekadar peristiwa alam. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari: kasur yang diangkat setiap malam, dinding rumah yang lapuk oleh air asin, buku sekolah yang rusak, serta biaya hidup yang terus meningkat akibat perbaikan rumah yang tak pernah selesai. Adaptasi menjadi rutinitas, tetapi rutinitas yang lahir dari keterpaksaan.
Air laut yang menggenang menggerus rasa aman dan martabat hidup. Anak-anak tumbuh dengan genangan sebagai hal biasa. Orang tua menua dengan kecemasan yang sama: apakah rumah ini masih bisa ditinggali, atau akan ditinggalkan oleh laut sedikit demi sedikit?
Ironisnya, banjir rob kerap dipahami sebagai risiko alamiah wilayah pesisir. Cara pandang ini memindahkan beban krisis ke pundak warga, seolah mereka harus menerima keadaan tanpa hak atas perlindungan ruang hidup yang adil. Ketahanan warga sering dipuji, sementara akar persoalan dibiarkan berulang.
Padahal, kampung pesisir adalah ruang hidup, ruang budaya, dan ruang sejarah. Ketika banjir rob dinormalisasi secara nasional, yang perlahan tenggelam bukan hanya rumah dan jalan, tetapi juga keadilan ekologis dan sosial bagi jutaan warga pesisir Indonesia.
Banjir rob harus dibaca sebagai krisis nasional pesisir. Selama pembangunan masih mengabaikan daya dukung lingkungan dan menempatkan warga pesisir di posisi paling rentan, kehidupan mereka akan terus tergenang bahkan ketika air laut sesekali surut.
Jika kondisi ini terus dianggap biasa, maka yang sesungguhnya tenggelam bukan hanya wilayah pesisir, melainkan tanggung jawab kolektif kita terhadap masa depan bangsa maritim ini.
Oleh: Zainal Arifin Hussein
Dosen Ekonomi UNISI/Pemerhati Lingkungan