PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong percepatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Langkah ini dilakukan agar anggaran dapat mulai direalisasikan sejak awal Januari dan kegiatan pembangunan tidak terlambat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan pemerintah berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 bersama DPRD dapat segera diselesaikan.
Syahrial menyebut Pemprov Riau sependapat dengan berbagai pandangan dan masukan fraksi-fraksi DPRD. Sejumlah hal yang menjadi perhatian di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta upaya mengejar target penerimaan pajak.
“Pada prinsipnya, pendapat fraksi-fraksi tersebut kita sependapat. Di antaranya bagaimana kita harus mengoptimalkan lagi pendapatan asli daerah, mengevaluasi BUMD, serta mengejar target PAD, khususnya dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor,” ujar Syahrial Abdi saat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda APBD 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Kamis (12/11/2026).
Selain itu, pemerintah akan berupaya memperjuangkan dana transfer dari pemerintah pusat yang hingga kini belum disalurkan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Syahrial berharap adanya kesepahaman antara pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Riau, dengan seluruh anggota DPRD dapat membangun semangat bersama dalam melaksanakan pembangunan pada 2027.
Menurutnya, pemerintah juga sependapat dengan sejumlah prioritas yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, terutama peningkatan infrastruktur jalan agar lebih fungsional dan mampu menunjang aktivitas masyarakat.
Selain infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
“Yang paling penting, layanan kesehatan harus kita optimalkan dan seluruh standar pelayanan minimal juga bisa terpenuhi. Jadi, beberapa hal ini menjadi prioritas yang harus kita dorong dalam APBD 2027,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syahrial menilai kondisi fiskal Provinsi Riau pada 2027 diharapkan lebih leluasa dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, pemerintah optimistis sejumlah program prioritas dapat dilaksanakan secara lebih maksimal.
Ia juga mendorong pelaksanaan lelang dini untuk sejumlah kegiatan pembangunan pada awal 2027. Menurutnya, percepatan proses pengadaan diperlukan agar pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan.
“Mudah-mudahan setelah jawaban Gubernur disampaikan, APBD ini bisa segera kita tetapkan. Kita juga sudah ada kesepahaman untuk segera melakukan lelang dini tahun 2027, mengingat Februari sudah masuk bulan Ramadan,” ungkapnya.
Syahrial berharap anggaran daerah dapat mulai direalisasikan sejak awal Januari 2027 sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Selain mempercepat pembangunan, belanja pemerintah juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah.
“Mudah-mudahan uang APBD bisa mengucur segera di awal Januari dan dinikmati masyarakat. Tentunya ini juga akan mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat,” imbuhnya.